Penataan PKL Kramat Jati: Target Penampungan Selesai 5 Hari

BahasBerita.com – Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Indonesia, secara resmi menetapkan target penyelesaian penampungan sementara untuk pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kramat Jati dalam waktu lima hari mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari program komprehensif Pemerintah Daerah Jakarta Timur untuk menata kembali kawasan perdagangan tradisional yang selama ini dikenal padat dan kurang tertib. Penataan ini bertujuan meningkatkan ketertiban, sekaligus memperbaiki kondisi sosial ekonomi pedagang dan masyarakat sekitar.

Upaya penataan pedagang kaki lima di Kramat Jati sudah menjadi agenda penting Pemerintah DKI Jakarta, khususnya Pemerintah Daerah Jakarta Timur. Kondisi terkini menampilkan adanya kerumunan PKL yang cukup padat dan hingga mengganggu aksesibilitas publik serta kenyamanan lingkungan. Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam hal tata ruang kota dan penataan pasar tradisional yang harus dikelola secara optimal. Selain itu, beberapa pedagang mengalami dampak negatif dari kurangnya fasilitas memadai yang mendukung aktivitas mereka.

Penampungan sementara yang disiapkan merupakan bagian inti dari program relokasi PKL yang dipimpin oleh Dinas Perdagangan DKI Jakarta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Lokasi penampungan berada dekat dengan area asal pedagang di Kramat Jati dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk sanitasi yang memadai, penerangan, serta akses yang mudah dijangkau oleh pengunjung maupun pedagang sendiri. Kapasitas lokasi ini dapat menampung ratusan pedagang, memungkinkan mereka tetap melakukan aktivitas ekonomi tanpa mengganggu ruang publik.

Pramono Anung menegaskan bahwa target penyelesaian selama lima hari harus dipenuhi agar proses penataan dapat berjalan efektif dan berdampak positif. “Pemerintah berkomitmen memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang sekaligus menjaga ketertiban kota. Penampungan ini merupakan solusi praktis yang harus segera direalisasikan untuk kesejahteraan pedagang serta kenyamanan warga sekitar,” ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi penampungan tersebut.

Dari sisi Dinas Perdagangan DKI Jakarta, Kepala Bidang Pasar, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menata pedagang tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pendampingan agar pedagang bisa beradaptasi dengan penataan baru. “Selain menyediakan lokasi dan fasilitas, kami aktif melakukan edukasi dan koordinasi dengan pedagang agar relokasi berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan pengawasan intensif bersama aparat keamanan guna menghindari potensi gangguan dan memastikan ketertiban berjalan sesuai rencana. Respon pedagang cukup beragam; beberapa menyambut baik adanya fasilitas baru yang lebih layak, sementara sebagian lainnya masih menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Evaluasi akan terus dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pedagang secara berkelanjutan.

Dampak sosial ekonomi yang diharapkan dari program penataan ini cukup signifikan. Penataan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan berbelanja masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menekan kemacetan dan potensi kerusuhan akibat pengelolaan pedagang yang kurang terencana. Selain itu, pedagang diharapkan dapat meraih penghasilan yang lebih stabil melalui akses yang lebih teratur dan dukungan fasilitas memadai.

Penataan Kramat Jati juga memiliki arti strategis dalam kerangka tata kelola ruang perdagangan di Jakarta Timur. Pemkot berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima dan tata ruang kota yang mendukung keberlanjutan dan kenyamanan warga. Program ini menjadi model dalam upaya mengintegrasikan pasar tradisional ke dalam sistem perdagangan modern tanpa menghilangkan keberadaan PKL yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi sebagian masyarakat.

Untuk tindak lanjut, Pemerintah Daerah Jakarta Timur akan terus mengawal proses implementasi relokasi hingga penampungan berfungsi optimal. Monitoring harian dilakukan untuk memastikan semua fasilitas beroperasi dengan baik dan pedagang dapat beraktivitas tanpa hambatan. Dalam beberapa bulan ke depan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan dengan melibatkan pedagang dan masyarakat untuk merumuskan langkah-langkah penyempurnaan program secara berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur dalam menata ruang publik di kawasan perdagangan lain di Jakarta, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola tantangan urbanisasi dan perdagangan jalanan secara efektif.

Penataan ini selaras dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam merestrukturisasi ruang publik dan pasar tradisional agar lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan adaptasi masih ada, upaya ini membuka peluang perbaikan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup pedagang serta warga sekitar kawasan Kramat Jati. Pemerintah berkomitmen melanjutkan program serupa di wilayah lain guna menciptakan tata kelola perdagangan yang harmonis dan efektif di Jakarta secara umum.