Dedi Mulyadi Larang Sawit, Apkasindo Minta Kajian Ulang

BahasBerita.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang melarang penanaman baru kelapa sawit di wilayah provinsi tersebut melalui Surat Edaran Nomor 187. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan ekologis dan geografis yang menganggap kelapa sawit tidak cocok dikembangkan di Jawa Barat karena potensi boros air dan risiko memperparah krisis lingkungan. Sebagai gantinya, pemerintah provinsi mendorong pengembangan komoditas alternatif seperti teh, karet, kopi, dan kina yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah. Namun, kebijakan ini menuai protes dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang menilai kebijakan tersebut dapat mengancam mata pencaharian puluhan ribu petani dan pekerja sawit. Apkasindo meminta pemerintah membuka dialog serta mengkaji ulang kebijakan demi menghindari dampak sosial ekonomi yang luas.

Surat Edaran Nomor 187 yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara tegas melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayahnya. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan keputusan ini berdasarkan kajian lingkungan yang menunjukkan bahwa karakter geografis Jawa Barat yang relatif sempit dan memiliki ketersediaan air terbatas tidak cocok untuk tanaman sawit. Sawit yang dikenal sebagai tanaman dengan kebutuhan air tinggi dinilai berisiko memperparah kekurangan air, menimbulkan kerusakan lahan, dan mengancam kelestarian ekosistem. Kebijakan ini sekaligus menginstruksikan para petani dan pelaku agroindustri untuk mengalihkan penanaman ke komoditas-komoditas alternatif seperti teh, karet, kopi, dan kina yang memiliki dampak lingkungan lebih rendah dan lebih cocok dengan kondisi lahan di Jawa Barat.

Namun respons dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) cukup keras. Mereka mengungkapkan kekhawatiran atas surat edaran tersebut yang berpotensi mematikan sektor usaha petani dan pekerja perkebunan sawit di wilayah Jawa Barat. Dalam pernyataan resminya, Apkasindo mendesak Gubernur Dedi Mulyadi membuka ruang dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk petani kecil dan pekerja sawit yang mengandalkan penghidupan dari komoditas ini. Mereka menilai larangan penanaman sawit sebagai kebijakan diskriminatif dan reaktif yang tidak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi secara menyeluruh. Sekretaris Apkasindo Jawa Barat mengatakan, “Puluhan ribu jiwa bergantung dari keberadaan kelapa sawit. Penghentian penanaman tanpa solusi konkret akan berdampak besar terhadap kesejahteraan mereka.” Selain itu, asosiasi ini menekankan pentingnya kajian ilmiah yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum implementasi kebijakan tersebut.

Dampak sosial dan ekonomi pelarangan sawit di Jawa Barat sangat signifikan jika tidak disikapi dengan program transisi yang matang. Sektor kelapa sawit menyerap tenaga kerja besar dan menjadi sumber utama pendapatan ribuan petani kecil serta pekerja perkebunan. Jika penanaman sawit dihentikan tanpa pendampingan, potensi kehilangan mata pencaharian sangat tinggi. Hal ini berisiko menyebabkan penurunan kesejahteraan keluarga petani, meningkatnya kemiskinan desa, bahkan bisa berimbas pada ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, banyak pihak mengusulkan pemerintahan daerah menyusun program pemberdayaan petani, pelatihan budidaya komoditas pengganti, serta bantuan modal agar petani dan pekerja sawit dapat beralih ke sektor agribisnis yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi lingkungan, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan argumen jelas terkait urgensi pelarangan sawit. Jawa Barat sebagai provinsi dengan wilayah dataran terbatas dan tingkat curah hujan tinggi menghadapi risiko nyata krisis air yang diperburuk oleh budidaya sawit yang dikenal boros air. Sawit juga berpotensi menyebabkan degradasi lahan dan kerusakan ekosistem hutan jika terus dikembangkan secara masif. Kebijakan ini sejalan dengan upaya konservasi lingkungan yang fokus menjaga kelestarian sumber daya air dan kawasan hutan. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar tidak merusak zona lindung dan area kritis yang menjadi sumber air utama. Dengan begitu, diharapkan terjadi keseimbangan antara kebutuhan penyediaan air bersih dan aktivitas pertanian berbasis konservasi.

Mengenai langkah selanjutnya, Apkasindo menegaskan harapan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka dialog yang konstruktif untuk mencari solusi upaya transisi bagi petani sawit dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekologis. Diharapkan keterlibatan bupati dan wali kota di tiap daerah serta Dewan Pengupahan dapat membantu mengelola dampak sosial ekonomi dan menyiapkan program pendukung yang sesuai. Diskusi antara pemerintah, asosiasi petani, dan pelaku industri diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih berimbang antara kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun roadmap pengembangan pertanian Jawa Barat tanpa menimbulkan konflik sosial dan memaksimalkan manfaat jangka panjang.

Kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit baru di Jawa Barat ini menjadi momentum penting dalam penataan ulang sistem pertanian dan konservasi lingkungan yang sedang menjadi isu utama di berbagai daerah. Namun, untuk mewujudkan transformasi pertanian yang adil dan berkelanjutan, pemerintah harus mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sawit dengan upaya pelestarian alam. Kebutuhan program dukungan dan dialog multipihak sangat mendesak agar terjadi solusi yang tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan tapi juga menjaga keberlangsungan hidup petani dan pekerja sawit di Jawa Barat. Langkah-langkah konkret dalam monitoring implementasi kebijakan serta program pendampingan transisi menjadi kunci menjaga stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan di provinsi ini.