Serikat Petani Hutan Sukabumi: Sisa 12% Lahan Hutan Terkikis

BahasBerita.com – Serikat Petani Hutan Sukabumi menghadapi situasi kritis di mana hanya tersisa sekitar 12% lahan hutan yang masih belum mengalami alih fungsi. Kondisi ini menunjukkan tekanan besar terhadap kelestarian hutan daerah Sukabumi yang berdampak signifikan pada ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Perubahan penggunaan lahan hutan yang cepat ini memicu kekhawatiran akan degradasi lingkungan serta meningkatnya konflik agraria antara petani, masyarakat adat, dan pihak lain yang berkepentingan.

Alih fungsi lahan hutan oleh serikat petani di Sukabumi dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pemanfaatan lahan produktif. Sejak beberapa tahun terakhir, perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman kian meluas sebagai upaya memperbaiki taraf hidup petani hutan. Namun, tren ini didorong pula oleh sejumlah kebijakan perhutanan sosial dari pemerintah yang mengizinkan pengelolaan lahan hutan untuk produktivitas sosial-ekonomi dengan pengawasan terbatas. Sejarahnya, Sukabumi pernah memiliki tutupan hutan yang jauh lebih luas, namun tekanan demografis dan kebutuhan pembangunan menyebabkan lahan hutan terus berkurang secara signifikan.

Dalam kondisi tersebut, peran Serikat Petani Hutan Sukabumi sangat sentral sebagai kelompok yang aktif mengelola dan memanfaatkan lahan. Sementara itu, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan peran pembangunan dan konservasi melalui regulasi dan program perhutanan sosial yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah juga menggandeng kelompok masyarakat adat untuk menjamin hak-hak tradisional atas lahan tetap dihormati, seiring organisasi lingkungan meningkatkan advokasi perlindungan hutan dan restorasi ekosistem. Partisipasi lintas pemangku kepentingan ini penting untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Dampak alih fungsi yang terjadi sangat kompleks. Secara sosial-ekonomi, sebagian petani mendapatkan akses lahan produktif sehingga mendorong kesejahteraan ekonomi, namun sebagian lain menghadapi kehilangan ruang hidup dan konflik agraria akibat tumpang tindih kepemilikan dan kepentingan lahan. Dari sisi ekologis, kerusakan hutan berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati serta peningkatan risiko erosi dan banjir. Konflik agraria yang kini semakin intens hadir sebagai akibat dari sulitnya rekonsiliasi antara pengembangan ekonomi petani dan konservasi lingkungan. Untuk mitigasi, sejumlah aktivitas konservasi dan rehabilitasi hutan mulai dijalankan baik oleh pemerintah maupun organisasi lingkungan, termasuk program tanam pohon dan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.

Menurut Agus Setiawan, Ketua Serikat Petani Hutan Sukabumi, “Kami menghadapi dilema besar. Di satu sisi kami butuh lahan produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi di sisi lain harus menjaga kesinambungan ekosistem yang vital bagi keberlanjutan usaha tani kami.” Pernyataan ini menggarisbawahi tantangan serius yang dihadapi yang membutuhkan solusi kolaboratif. Kepala Dinas Kehutanan Sukabumi, Ibu Ratih Mandala, turut menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data: “Kami sedang menyusun strategi pengelolaan yang lebih ketat dengan mengoptimalkan perhutanan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga agar alih fungsi lahan tidak melebar tanpa kontrol.” Data riset lapangan terbaru dari survei LAPAN dan lembaga swadaya masyarakat lokal menunjukkan tren alih fungsi rata-rata mencapai 88% dengan dominasi lahan dialihfungsikan untuk pertanian kecil dan pemukiman.

Tabel di atas memperjelas komposisi perubahan lahan di Sukabumi dengan penekanan pentingnya perhutanan sosial dalam upaya pengelolaan lahan lestari.

Melihat kondisi ini, prediksi ke depan memperingatkan semakin sempitnya ruang bagi konservasi hutan jika alih fungsi tidak dikendalikan secara tepat. Potensi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan iklim lokal kian nyata, yang berujung pada penurunan kualitas sumber daya alam penopang kehidupan masyarakat. Rekomendasi dari berbagai pihak termasuk memperkuat regulasi alih fungsi lahan, peningkatan edukasi dan pemberdayaan petani hutan untuk praktik pengelolaan berkelanjutan, serta peningkatan pengawasan lintas sektor oleh pemerintah daerah dan pusat. Penerapan teknologi pemantauan lahan dan pelibatan aktif masyarakat adat serta organisasi lingkungan juga dianggap krusial untuk menciptakan pengelolaan lahan yang lebih adil dan berwawasan ekologis.

Kesimpulannya, situasi alih fungsi lahan hutan di Sukabumi yang sudah mencapai 88% mengindikasikan urgensi untuk melakukan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan kolaboratif. Mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi petani hutan dan konservasi lingkungan menjadi kunci utama agar kelestarian hutan dapat terjamin sekaligus menunjang keberlangsungan sosial-ekonomi masyarakat Sukabumi. Penanganan tepat waktu akan sangat menentukan masa depan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini.