DPR Tegas Tolak Perdagangan Hutan, Lindungi Masyarakat Adat

BahasBerita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menguatkan posisi larangan perdagangan hutan sebagai bagian integral dari upaya konservasi lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat. Sikap ini muncul setelah adanya usulan dari kelompok-kelompok yang menamakan diri Pandawara hutan, yang menyerukan agar hutan di Indonesia tidak diperjualbelikan demi menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan hidup rakyat dan lingkungan.

Usulan Pandawara hutan memicu diskusi yang cukup serius di kalangan legislator DPR dan pemerintah. Pandawara, yang terdiri dari aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat, menuntut perubahan regulasi agar seluruh kawasan hutan di tanah air dibebaskan dari mekanisme perdagangan. Mereka berargumen bahwa perdagangan hutan berpotensi membuka celah eksploitasi yang mengancam keberlanjutan hutan dan merusak hak-hak adat dalam pengelolaannya. Menurut mereka, keberadaan hutan tidak semestinya dipandang sebagai objek bisnis, tetapi sebagai entitas yang memiliki fungsi ekologi, sosial, dan budaya yang tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi semata.

Merespons usulan tersebut, DPR melalui beberapa anggota komisi terkait memperlihatkan dukungan tegas terhadap kebijakan pelarangan jual beli hutan. Sejumlah legislator menegaskan bahwa perdagangan hutan selama ini menjadi salah satu faktor utama deforestasi dan konflik agraria yang semakin rawan di Indonesia. Penguatan regulasi dinilai krusial agar tata kelola hutan tidak sekadar berorientasi ekonomi, tetapi juga mendukung kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Wakil Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup, dalam pernyataannya menegaskan, “Kami mendukung langkah menghapus segala bentuk transaksi komersial terhadap wilayah hutan untuk menjaga fungsi sosial dan ekologi yang menjadi sumber kehidupan banyak pihak.”

Regulasi kehutanan yang sedang dibahas DPR berfokus pada revisi Undang-Undang Kehutanan yang selama ini masih mengizinkan praktik jual beli kawasan hutan di bawah pengawasan ketat. Adanya usulan ini membawa perubahan significan dari pendekatan legislatif yang selama ini lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Dalam proses legislasi, DPR membuka ruang dialog intensif dengan pakar kehutanan, lembaga konservasi, dan organisasi masyarakat adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang disusun bukan hanya legal formal, tetapi juga memiliki pijakan ilmiah dan kultural yang kuat.

Dampak kebijakan larangan perdagangan hutan akan sangat luas. Dari sisi pelestarian lingkungan, kebijakan ini berpotensi mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan yang selama ini menjadi sumber utama perubahan iklim dan bencana ekologis. Dengan menghentikan perdagangan kawasan hutan, pemerintah dan masyarakat dapat lebih fokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendukung fungsi hidrologi, keanekaragaman hayati, dan penyerap karbon. Di sisi sosial, larangan ini juga menguatkan posisi masyarakat adat yang selama ini mengalami marginalisasi dan kehilangan hak atas tanah dan hutannya akibat transaksi bisnis hutan yang tidak transparan.

Namun, sejumlah tantangan juga tercatat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dari perspektif ekonomi, larangan perdagangan hutan bisa mempengaruhi pendapatan sektor yang selama ini bergantung pada pemanfaatan hutan sebagai komoditas, terutama industri kayu dan perkebunan berbasis hutan. Penegakan hukum menjadi aspek penting karena perdagangan illegal hutan masih marak terjadi dan lingkungan pengawasan membutuhkan penguatan sumber daya serta mekanisme transparansi. Aktivis lingkungan dari lembaga Greenpeace Indonesia, dalam komentarnya, menyoroti, “Kunci sukses kebijakan ini ada pada keseriusan pemerintah dan DPR dalam mengawal implementasi serta memastikan penggunaan hutan tidak merusak ekosistem.”

Masyarakat adat, yang menjadi salah satu penerima manfaat utama dari kebijakan ini, menunjukkan respons positif. Representatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan bahwa larangan jual beli hutan merupakan langkah yang akan mengembalikan hak-hak mereka dan mencegah perampasan lahan secara ilegal. AMAN juga menekankan pentingnya pengakuan legal atas hak-hak adat dan partisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.

Secara aktual, DPR masih memfinalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kehutanan yang memuat klausul-klausul pelarangan perdagangan hutan. Proses legislasi ini mencakup penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan kajian mendalam dari berbagai sumber ahli kehutanan. Setelah paket RUU disahkan, DPR direncanakan akan mendorong penerbitan aturan pelaksana yang lebih rinci untuk operasionalisasi kebijakan tersebut, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi hukum bagi pelanggar.

Analisis mengenai kebijakan ini menunjukkan bahwa langkah DPR sangat strategis dalam rangka menjaga sumber daya alam yang krusial sekaligus mewujudkan tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Pelarangan perdagangan hutan tidak hanya akan memperbaiki kondisi ekologis, tetapi juga memperkuat pengakuan atas hak-hak masyarakat adat serta mengurangi konflik sosial. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Perlu dicatat bahwa keberhasilan kebijakan pelarangan jual beli hutan akan sangat bergantung pada sinergi antara DPR, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, serta sektor swasta. Kerjasama intensif dan komitmen transparansi menjadi modal utama untuk mengatasi tantangan implementasi, terutama pengawasan yang selama ini masih lemah dan rawan penyalahgunaan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan perlu terus diperkuat agar pengelolaan hutan berkelanjutan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya secara merata.

Kebijakan DPR yang mengedepankan larangan perdagangan kawasan hutan secara resmi menandai momentum penting dalam menetapkan arah baru pengelolaan hutan Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Upaya ini sekaligus menjawab urgensi global dan nasional akan perlindungan hutan sebagai sumber kehidupan dan penyeimbang ekosistem. Masyarakat luas dapat menantikan perkembangan selanjutnya dari legislasi ini, sambil tetap diharapkan untuk aktif serta kritis dalam pengawasan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak.

Dengan fondasi kebijakan yang kuat dan dukungan multi-stakeholder, larangan jual beli hutan di Indonesia bukan hanya menjadi isu politik semata, melainkan langkah nyata menuju tata kelola hutan yang lestari dan menghormati keanekaragaman kepentingan nasional—menjaga alam sekaligus kesejahteraan manusia.