Rekening Diblokir PPATK: Kebijakan dan Dampak Pemblokiran Dormant

BahasBerita.com – Memang, rekening bank yang tidak aktif selama beberapa waktu kerap luput dari perhatian, terutama oleh pemiliknya sendiri. Namun, di Indonesia, rekening dormant atau rekening tidak aktif kini menjadi fokus utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada 29 Juli 2025, PPATK mengumumkan langkah tegas memblokir sekitar 140.000 rekening diblokir PPATK yang nilainya mencapai Rp 428 miliar. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan jual beli rekening, yang selama ini menjadi permasalahan dalam sistem keuangan nasional. Dengan tindakan ini, PPATK berharap dapat meningkatkan keamanan dan integritas sistem perbankan di Indonesia.

Langkah pemblokiran rekening dormant ini tentu membawa dampak yang cukup signifikan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan rekening bank secara tidak rutin atau memiliki sumber penghasilan tidak tetap. Berita mengenai rekening diblokir PPATK ini memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan terhadap upaya pencegahan tindak kriminal hingga kritik karena dinilai memberatkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Meski begitu, PPATK menegaskan bahwa rekening yang diblokir masih bisa diaktifkan kembali dengan prosedur yang cukup mudah melalui bank atau lembaga terkait.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, termasuk bagaimana rekening diblokir PPATK dan kriteria yang digunakan untuk menentukan rekening yang dianggap dormant. Kita juga akan menjelaskan mekanisme pemblokiran, dampak sosial yang muncul, serta alasan hukum dan konteks di balik kebijakan ini. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang proses rekening diblokir oleh PPATK, diharapkan masyarakat lebih siap dan mendapat gambaran jelas tentang bagaimana mengelola rekening bank agar tidak terkena dampak negatif sekaligus mendukung upaya pencegahan kejahatan finansial.

Selain itu, artikel ini juga akan menampilkan pendapat dari pihak terkait dan masyarakat, memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan. Yuk, kita gali bersama bagaimana kebijakan ini berjalan dan apa saja yang perlu diperhatikan agar rekening bank Anda tetap aman dan aktif.

Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK: Fakta dan Prosedur

Rekening dormant adalah istilah untuk rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Namun, kriteria ini ternyata tidak seragam di setiap bank. PPATK menyatakan bahwa penentuan rekening dormant sangat bergantung pada kebijakan internal bank dan profil risiko nasabah yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, rekening diblokir PPATK jika dianggap mencurigakan atau tidak aktif dalam waktu lama. Dengan kata lain, tidak ada batas waktu tunggal yang digunakan secara nasional untuk menyebut rekening sebagai dormant, tetapi rekening yang diblokir oleh PPATK dapat menjadi perhatian khusus bagi nasabah.

Dalam praktiknya, sebagian bank menetapkan waktu minimal rekening tidak aktif selama 3 bulan sebagai batas awal pengawasan ketat, terutama jika nasabah tersebut masuk dalam kategori risiko tinggi. Namun, ada juga bank yang menetapkan jangka waktu lebih panjang, bisa sampai 12 bulan, untuk menyatakan rekening dalam status dormant. Jika rekening dibiarkan tidak aktif dalam waktu yang lama, ada kemungkinan rekening diblokir PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, “Kriteria dormant pada masing-masing bank berbeda satu sama lain, tergantung profil nasabah serta risiko bisnis yang menjadi parameter masing-masing bank.”

Proses pemblokiran rekening diblokir PPATK dimulai dari identifikasi rekening yang berpotensi disalahgunakan. Setelah koordinasi dengan bank-bank terkait, rekening yang memenuhi kriteria dormant dan berisiko tinggi akan diblokir sementara transaksi. PPATK memberikan informasi kepada nasabah melalui bank terkait mengenai rekening diblokir tersebut, walaupun dalam beberapa kasus ada yang mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu isu yang cukup sensitif di masyarakat.

Untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir, nasabah dapat mengikuti beberapa langkah mudah:

1. Menghubungi pihak bank penerbit rekening untuk mengonfirmasi status pemblokiran.
2. Melakukan verifikasi data diri dan pengkinian informasi rekening sesuai prosedur bank.
3. Jika diperlukan, menghubungi PPATK untuk klarifikasi lebih lanjut, terutama jika rekening masuk dalam kategori risiko tinggi.
4. Setelah proses verifikasi selesai, bank akan membuka blokir dan rekening dapat digunakan kembali.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa rekening tidak langsung diblokir permanen tanpa kemungkinan aktivasi ulang, memberikan ruang bagi nasabah yang mungkin tidak rutin menggunakan rekeningnya untuk tetap mempertahankan akses.

Definisi dan Kriteria Rekening Dormant

Rekening dormant secara umum adalah rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam periode waktu tertentu. Namun, seperti dijelaskan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, tidak ada batas waktu 3 bulan yang berlaku mutlak untuk semua rekening dormant. Waktu ini digunakan hanya sebagai acuan untuk rekening nasabah dengan risiko sangat tinggi, seperti rekening yang dibuka untuk aktivitas perjudian atau tindak pidana lalu ditinggalkan setelah proses pengkinian data. Jika rekening tersebut terindikasi terlibat dalam aktivitas mencurigakan, bisa saja rekening diblokir ppatk untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Setiap bank memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan kapan suatu rekening dianggap dormant, biasanya berkisar antara 3 sampai 12 bulan. Selain durasi, faktor profil risiko nasabah dan jenis transaksi yang pernah dilakukan juga menjadi pertimbangan penting. Artinya, rekening dormant untuk nasabah dengan risiko rendah mungkin tidak langsung diblokir dalam waktu singkat.

Dengan pendekatan ini, PPATK dan bank berusaha menyeimbangkan antara upaya pencegahan penyalahgunaan dana sekaligus memberikan kelonggaran bagi nasabah yang tidak rutin melakukan transaksi, terutama mereka yang pendapatannya tidak tetap.

Proses Pemblokiran dan Informasi kepada Nasabah

Proses pemblokiran rekening dormant melibatkan kerja sama antara PPATK dan bank-bank di Indonesia. Setelah rekening teridentifikasi memenuhi kriteria dan berisiko tinggi, PPATK menginstruksikan bank untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening tersebut. Dalam konteks ini, rekening diblokir PPATK menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan. PPATK juga mengumumkan kebijakan ini melalui akun media sosial resmi @ppatk_indonesia pada 23 Juli 2025 dengan pesan, “Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant.”

Meskipun demikian, ada laporan dari masyarakat yang merasa tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu saat rekening diblokir PPATK. Hal ini menimbulkan kritik dan kesan bahwa proses pemblokiran rekening kurang transparan. PPATK menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, bank sudah melakukan pengkinian data dan komunikasi sebelum pemblokiran rekening dilakukan, terutama jika rekening tersebut masuk dalam kategori berisiko tinggi.

Nasabah yang menemukan rekeningnya diblokir tetap memiliki akses untuk mengaktifkan kembali rekening melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga pemblokiran tidak bersifat permanen tanpa solusi.

Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat dan Kritik yang Muncul

Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK memang berniat baik untuk menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Namun, dampaknya di lapangan menimbulkan beragam reaksi, terutama dari masyarakat yang mengandalkan rekening bank untuk berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

Salah satu contoh nyata adalah pengalaman Mardiyah, seorang warga dari Citayam, yang mengaku dirugikan karena rekeningnya yang digunakan untuk menerima bantuan sosial diblokir ppatk tanpa pemberitahuan. Mardiyah mengungkapkan, “Saya tidak tahu rekening saya diblokir, padahal itu rekening yang saya pakai untuk bantuan dari pemerintah dan keluarga.” Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tanpa sosialisasi memadai bisa berdampak negatif pada kelompok yang rentan, terutama ketika rekening diblokir ppatk tanpa alasan yang jelas.

Kritik utama yang muncul adalah bahwa kebijakan pemblokiran rekening diblokir ppatk yang berlaku sejak rekening tidak aktif selama 3 bulan dianggap terlalu singkat dan menyulitkan masyarakat berpenghasilan tidak rutin. Banyak orang, terutama pekerja informal dan penerima bantuan sosial, tidak selalu melakukan transaksi rutin dalam rekening mereka. Akibatnya, rekening mereka rentan diblokir secara otomatis oleh ppatk, sehingga menghambat akses ke dana yang seharusnya dapat digunakan kapan saja.

Di sisi lain, PPATK dan pemerintah menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman meski rekening diblokir. Pemblokiran hanya menghentikan sementara transaksi untuk mencegah potensi penyalahgunaan, bukan menyita atau menghilangkan dana. Nasabah dapat mengaktifkan kembali rekeningnya kapan saja dengan prosedur yang sudah disediakan.

Berikut beberapa poin penting terkait dampak dan kritik kebijakan ini:

• Pemblokiran rekening dormant berdampak langsung pada kelompok masyarakat dengan penghasilan tidak rutin.
• Kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi menjadi sumber keluhan utama.
• PPATK menekankan perlindungan dana nasabah tetap terjaga selama proses pemblokiran.
• Proses aktivasi ulang rekening dapat dilakukan dengan mudah, meskipun masih dirasa merepotkan oleh sebagian nasabah.

Alasan dan Konteks Pemblokiran Rekening Dormant

PPATK menjelaskan bahwa rekening dormant berpotensi besar untuk disalahgunakan dalam aktivitas ilegal, terutama pencucian uang dan jual beli rekening. Praktik jual beli rekening bank bisa jadi celah bagi pelaku kejahatan untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan sulit dilacak. Oleh karena itu, pemblokiran rekening diblokir ppatk yang dormant merupakan salah satu strategi pencegahan yang dianggap efektif. Dengan langkah ini, diharapkan transaksi yang mencurigakan dapat diminimalisir dan keamanan sistem keuangan tetap terjaga.

Landasan hukum dari kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan memblokir rekening yang tidak aktif dan berisiko, PPATK berperan penting dalam memastikan bahwa rekening diblokir PPATK dapat mengurangi peluang terciptanya ruang bagi pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, “Tidak ada kriteria 3 bulan itu. Waktu 3 bulan itu adalah jangka waktu jika nasabah masuk kriteria sangat berisiko, misalnya buka rekening untuk judi/tindak pidana dan habis itu ditinggal setelah dilakukan pengkinian data oleh bank.” Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan mengenai rekening diblokir PPATK tidak bersifat seragam dan mempertimbangkan tingkat risiko yang berbeda-beda.

Selain itu, PPATK terus berupaya mengedukasi masyarakat dan pihak perbankan agar saling berkoordinasi dalam mengelola rekening dormant. Hal ini penting agar langkah pencegahan tidak menimbulkan dampak sosial yang terlalu berat dan tetap menghormati hak nasabah.

Beberapa poin penting dari konteks pemblokiran rekening dormant:

• Rekening dormant berisiko digunakan untuk kejahatan finansial seperti pencucian uang dan jual beli rekening.
• Kebijakan ini didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2010 yang mengatur pencegahan tindak pidana pencucian uang.
• Pemblokiran rekening dormant adalah bagian dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional.
• Pendekatan yang digunakan mempertimbangkan profil risiko nasabah dan kebijakan bank masing-masing.

Dengan memahami alasan dan konteks ini, masyarakat diharapkan lebih mendukung langkah pencegahan yang diambil demi keamanan bersama, sekaligus lebih waspada dalam mengelola rekening bank pribadi.

Langkah pencegahan seperti ini tentu bukan tanpa tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara PPATK, bank, dan masyarakat agar kebijakan ini berjalan efektif sekaligus adil.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemblokiran rekening dormant bukan sekadar langkah administratif, tapi bagian dari strategi besar menjaga kestabilan dan keamanan sistem keuangan Indonesia dari ancaman kejahatan terorganisir dan pencucian uang.

Ke depan, diharapkan PPATK dan bank dapat terus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah, sehingga kebijakan ini bisa diterima secara luas dan memberikan manfaat tanpa menimbulkan keresahan berlebihan.

Penting bagi setiap pemilik rekening untuk selalu aktif memantau status rekeningnya dan melakukan pengkinian data secara berkala. Jangan sampai rekening yang digunakan untuk kebutuhan penting tiba-tiba diblokir tanpa persiapan. Jika Anda mengalami pemblokiran, jangan ragu untuk segera menghubungi bank atau PPATK agar dapat segera mengaktifkan kembali rekening Anda.

Dengan langkah ini, kita turut berkontribusi menjaga sistem keuangan Indonesia tetap sehat, aman, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat.