DPR Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, Solusi Konflik Agraria

BahasBerita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengatasi persoalan alih fungsi lahan di Indonesia setelah mengadakan rapat koordinasi dengan Raja Juli. Langkah ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas permasalahan alih guna lahan yang berdampak luas terhadap sosial ekonomi dan lingkungan di berbagai daerah. Panja tersebut bertujuan memperkuat pengawasan serta mendorong kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, guna mengurangi potensi konflik agraria yang selama ini masih sering terjadi.

Situasi alih fungsi lahan di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan, terutama karena banyak lahan pertanian dan ruang hijau yang beralih menjadi kawasan industri, pemukiman, atau tambang tanpa adanya pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi ini memicu permasalahan seperti kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber penghidupan petani, serta konflik sosial antara masyarakat terdampak dan pemilik lahan maupun investor. Dalam konteks ini, DPR memegang peran legislatif yang sangat strategis, khususnya dalam merumuskan regulasi tata ruang dan agraria yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Raja Juli, sebagai figur politik yang berpengalaman di sektor agraria dan ketua Komisi IV DPR, berperan penting dalam mendorong inisiatif pembentukan Panja sebagai wujud respons cepat institusi terhadap isu krusial tersebut.

Panja alih fungsi lahan yang dibentuk oleh DPR melibatkan beberapa anggota Komisi IV serta perwakilan dari lintas komisi yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang. Struktur organisasi Panja ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang kepakaran berbeda, seperti agraria, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah. Fokus utama Panja adalah melakukan kajian mendalam serta evaluasi kebijakan yang selama ini berlaku, termasuk pengawasan penerapan undang-undang terkait alih fungsi lahan, serta menjembatani koordinasi antara DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola lahan nasional.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Raja Juli, Panja mengidentifikasi sejumlah langkah awal yang akan segera dijalankan, antara lain pengumpulan data lapangan yang lebih akurat terkait praktik alih fungsi lahan di berbagai wilayah, pemetaan risiko sosial dan lingkungan, serta pemanggilan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan kendala regulasi dan implementasinya. Raja Juli menyatakan, “Pembentukan Panja ini strategis untuk memastikan tata ruang kita dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, mengingat lahan adalah modal utama bagi keberlanjutan ekonomi dan ekologi bangsa.” DPR juga menegaskan bahwa panja akan menjadi wadah resmi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terdampak sekaligus menjalin sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta pemerintah daerah.

Pentingnya Panja ini tercermin dari urgensi pengawasan yang lebih ketat atas perubahan fungsi lahan yang selama ini sering menimbulkan konflik agraria, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan industri dan perumahan. Pembentukan tim khusus DPR ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi tata ruang serta meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pengelolaan lahan. Namun, tantangan berat juga dihadapi, seperti ketidakselarasan kebijakan pusat dan daerah, minimnya data akurat terkait penggunaan lahan, serta kepentingan bisnis yang kadang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kondisi ini menjadi fokus utama pengkajian Panja untuk menemukan solusi yang menyeluruh.

Selain itu, pembentukan Panja alih fungsi lahan membawa potensi manfaat besar bagi masyarakat dan pengelola lahan. Dengan adanya pengawasan dan regulasi yang lebih jelas, diharapkan terjadi perlindungan terhadap lahan produktif dan ruang terbuka hijau, sekaligus menekan konflik sosial yang berpotensi muncul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan dan penggunaan lahan. Tahapan yang diantisipasi meliputi audit regulasi saat ini, pembuatan rekomendasi revisi undang-undang, serta peningkatan pendidikan dan sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin keberhasilan Panja dalam mencapai tujuan tersebut.

Panitia Kerja DPR ini dipandang sebagai respons cepat yang reflektif terhadap dinamika alih fungsi lahan yang selama ini menjadi persoalan serius dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip transparansi dan keterlibatan berbagai pihak, Panja diharapkan dapat menghadirkan solusi policy yang tidak hanya mengedepankan pembangunan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. Masyarakat dan media pun diajak untuk terus memantau perkembangan kerja Panja ini agar prosesnya berjalan efektif dan akuntabel.

Ke depan, fokus utama DPR dan pemerintah adalah memperkuat implementasi undang-undang tata ruang dan agraria, mengatasi keterbatasan data yang valid, serta memperluas ruang dialog dengan masyarakat terdampak. Langkah-langkah ini diharapkan akan menciptakan pengelolaan lahan yang lebih terintegrasi, responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi, dan menjaga fungsi lingkungan hidup demi kemaslahatan bangsa dalam jangka panjang. Pembentukan Panja merupakan tonggak penting dalam perjalanan perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lahan di Indonesia.