43 Puskesmas Belum Beroperasi di Aceh Utara Pasca Bencana Terbaru

BahasBerita.com – Puskesmas di Aceh Utara masih menghadapi tantangan berat pasca bencana yang baru-baru ini melanda wilayah tersebut. Berdasarkan data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, sebanyak 43 Puskesmas hingga kini belum beroperasi. Kondisi ini menyebabkan krisis layanan kesehatan dasar di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan penanganan medis dan pengobatan. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan Aceh Utara dan BPBD terus berupaya mengurai dampak tersebut dengan menyiapkan layanan kesehatan darurat dan rencana rehabilitasi fasilitas.

Bencana alam gabungan gempa bumi dan banjir signifikan yang melanda wilayah Aceh Utara dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan kerusakan infrastruktur yang luas. Berdasarkan laporan BPBD Aceh Utara, akibat gempa dan banjir tersebut, puluhan gedung Puskesmas rusak parah sehingga tidak bisa digunakan untuk pelayanan medis. Selain kerusakan fisik, gangguan distribusi tenaga kesehatan serta ketidaktersediaan obat-obatan menjadi faktor penyebab utama belum beroperasinya fasilitas kesehatan ini. Kondisi ini diperparah oleh terputusnya akses transportasi di beberapa daerah terdampak, yang memperlambat mobilisasi bantuan medis dan evakuasi pasien.

Sebanyak 43 Puskesmas yang belum beroperasi tersebar di sejumlah kecamatan rawan bencana di Aceh Utara. Kerusakan struktural gedung berupa retak parah, atap roboh, hingga fasilitas medis yang habis atau rusak membuat pelayanan medis sangat terbatas. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. H. Saleh, dalam konferensi pers menyampaikan, “Kami menghadapi kondisi darurat yang luar biasa. Kerusakan fisik dan keterbatasan tenaga medis menjadi hambatan utama untuk mengaktifkan kembali seluruh Puskesmas. Saat ini, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar sangat terganggu. Ini menjadi fokus utama kami untuk segera diatasi.” Selain itu, beberapa Puskesmas yang sempat beroperasi pun hanya mampu melayani kasus-kasus non-darurat karena sumber daya terbatas.

BPBD Aceh Utara melaporkan bahwa selain kerusakan fisik, masalah logistik juga memperlambat pemulihan. Kepala BPBD, Ir. Zulkifli, menyatakan, “Koordinasi dengan pemerintah provinsi Aceh dan lembaga kemanusiaan telah berjalan intensif. Kami menyediakan layanan kesehatan sementara dengan mendirikan pos kesehatan darurat di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat terdampak. Distribusi obat-obatan dan pengiriman tenaga medis tambahan juga sedang dipercepat.” Program layanan kesehatan darurat ini diharapkan dapat menekan risiko komplikasi penyakit pasca bencana dan menjaga stabilitas kondisi kesehatan masyarakat.

Situasi di lapangan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. Warga Desa Kuala Simpang, Kecamatan Matangkuli, menyatakan kesulitan mendapatkan layanan medis terutama bagi pasien lansia dan ibu hamil. “Puskesmas desa kami rusak berat, kami terpaksa menempuh jarak puluhan kilometer ke pusat kota untuk berobat. Ini menyulitkan dan membahayakan kondisi warga yang rentan,” ujar salah satu ibu rumah tangga yang enggan disebut nama. Bersamaan dengan itu, beberapa inisiatif lokal seperti penggalangan dana oleh tokoh masyarakat dan distribusi bantuan obat oleh lembaga kemanusiaan terlihat membantu mengurangi beban masyarakat. Namun, skala kebutuhan masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas saat ini.

Dampak jangka pendek dari kondisi ini sangat serius terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan memicu risiko meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah dan ditangani sejak dini. Dalam perspektif jangka menengah, ketidaknormalan layanan berpotensi menimbulkan penurunan kondisi kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi lebih intensif. Pemerintah Aceh Utara telah menyusun rencana pemulihan menyeluruh yang mencakup rehabilitasi gedung Puskesmas, penambahan tenaga medis, serta penguatan sistem kesehatan dalam menghadapi bencana.

Rencana tersebut mencakup estimasi waktu rehabilitasi selama beberapa bulan dengan prioritas pada Puskesmas yang paling parah terdampak dan wilayah dengan kerentanan tinggi. Kepala Dinas Kesehatan menegaskan, “Kami juga mengintervensi pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi petugas kesehatan agar sistem kerja lebih adaptif dan responsif. Tidak hanya fisik, kami membangun integrasi data dan komunikasi antar lembaga agar penanganan korban bencana lebih terkoordinasi.” Ajakan terbuka disampaikan kepada masyarakat dan seluruh elemen stakeholders agar mendukung percepatan pemulihan melalui donasi, partisipasi aktif, dan sosialisasi perilaku kesehatan bencana.

Berikut tabel ringkasan kondisi dan upaya penanganan Puskesmas di Aceh Utara pasca bencana untuk gambaran yang lebih jelas:

Pemulihan layanan kesehatan di Aceh Utara menjadi ujian kemampuan pemerintah daerah dan mitra kemanusiaan dalam manajemen risiko bencana dan pelayanan kesehatan darurat. Keberhasilan upaya ini akan sangat menentukan huruf hidup masyarakat terdampak dan kesiapan regional menghadapi ancaman alam di masa depan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sembari memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal. Pemerintah juga terus memonitor progres pemulihan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap kebutuhan medis dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan situasi yang masih kritis tersebut, perhatian nasional dan dukungan luas dari lembaga pemerintah pusat dan donatur diperlukan guna mempercepat rehabilitasi fasilitas kesehatan. Selain itu, peningkatan kapasitas sistem kesehatan dalam menghadapi bencana harus menjadi prioritas kebijakan di era perubahan iklim dan potensi bencana yang semakin meningkat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya sistem layanan kesehatan yang tangguh dan adaptif untuk melindungi masyarakat di wilayah rawan bencana seperti Aceh Utara.