Ultimatum Komdigi 25 PSE Belum Terdaftar: Ancaman Sanksi 2025

BahasBerita.com – Komite Digital Indonesia (Komdigi) mengeluarkan ultimatum tegas kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang hingga kini belum mendaftar secara resmi. Komdigi mengancam akan memutus akses layanan digital dari PSE tersebut mulai November 2025, sebagai upaya menegakkan regulasi digital nasional dan menjamin hanya produk digital resmi yang dapat beroperasi di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat Komdigi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terhadap kepatuhan pelaku teknologi informasi terhadap peraturan yang berlaku.

Komite Digital Indonesia berfungsi sebagai pengawas utama sistem elektronik di tanah air, dengan mandat mengawasi kepatuhan seluruh PSE terhadap regulasi terbaru yang mengatur pendaftaran dan pengoperasian sistem elektronik di Indonesia. Pendaftaran PSE merupakan kewajiban wajib berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diberlakukan untuk melindungi hak digital masyarakat dan menjaga keamanan data serta layanan digital nasional. Ultimatum yang dikeluarkan Komdigi diterapkan untuk memastikan semua PSE menjalankan kewajibannya, mengingat banyak PSE yang diduga belum mematuhi regulasi tersebut terutama sejak pengawasan intensif ini diperketat dalam tahun-tahun terakhir.

Jumlah PSE yang masih belum mendaftar mencapai 25 entitas dengan berbagai jenis produk digital, mulai dari aplikasi, platform layanan daring, hingga penyelenggara layanan berbasis data elektronik. Komdigi menegaskan bahwa jika PSE tersebut tidak segera melengkapi proses pendaftaran, maka pemutusan akses layanan akan diberlakukan, yang dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional serta pengguna yang menggantungkan layanan digital pada PSE tersebut. Mekanisme sanksi ini tidak hanya sebatas ancaman tetapi akan ditindaklanjuti melalui koordinasi erat dengan Kemenkominfo yang memiliki otoritas memberikan sanksi administratif termasuk blokir akses.

Pernyataan resmi dari Komdigi menekankan pentingnya sanksi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan korektif. “Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PSE untuk mematuhi aturan pendaftaran, namun jika batas waktu yang diberikan terlewati, kami akan melakukan tindakan tegas demi kepentingan keamanan digital negara,” ujar Juru Bicara Komdigi dalam konferensi pers terbaru. Di sisi lain, para pelaku industri teknologi dan beberapa PSE yang terdampak mengakui kesulitan dalam proses pendaftaran namun memahami urgensi regulasi tersebut untuk menghindari potensi gangguan keamanan dan risiko bisnis di masa depan.

Bagi konsumen digital di Indonesia, ancaman pemutusan akses ini dapat menimbulkan gangguan layanan sementara, terutama jika pengguna sudah terbiasa menggunakan produk digital dari PSE yang belum terdaftar. Namun di sisi lain, upaya ini dinilai akan memperkuat tata kelola teknologi digital tanah air dan memberikan jaminan bahwa layanan yang tersedia aman, terjamin secara hukum, serta sesuai standar nasional.

Regulasi pendaftaran PSE saat ini adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan di ranah digital. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika serta pengawasan Komdigi, negara menata ekosistem produk digital agar tidak hanya memenuhi aspek bisnis semata tapi juga aspek perlindungan pengguna dan penegakan hukum. Pemerintah aktif menertibkan produk digital tidak resmi agar dapat mengurangi risiko penyebaran konten ilegal, pelanggaran data pribadi, dan penipuan siber.

Langkah pemutusan akses layanan merupakan tindakan strategis untuk menekan PSE agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran demi integritas digital nasional. Implikasi jangka pendeknya bagi PSE yang terkena sanksi adalah hilangnya akses pasar dan kepercayaan pengguna. Sementara dampak jangka menengah hingga panjang bisa menyebabkan restrukturisasi bisnis digital dan adaptasi regulasi yang lebih ketat.

Komdigi dan Kemenkominfo berharap seluruh PSE yang belum terdaftar dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk segera mendaftar dan berintegrasi dalam sistem pengawasan resmi. Prediksi ke depan menunjukkan regulasi PSE akan semakin berkembang, menyertakan ketentuan pengawasan yang lebih rinci serta alat penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekosistem digital Indonesia. Penguatan pengawasan sistem elektronik ini juga menunjang kebijakan pemerintah dalam membangun keamanan siber nasional serta membentuk tata kelola digital yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah menilai bahwa penegakan sanksi terhadap PSE yang belum taat menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem digital Indonesia yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat pengguna teknologi informasi. Komdigi akan terus memonitor perkembangan pelaksanaan pendaftaran PSE serta menyesuaikan kebijakan pengawasan sesuai kebutuhan untuk menghadapi dinamika industri teknologi masa kini.

Kesimpulannya, ultimatum Komdigi kepada 25 PSE yang belum terdaftar dengan ancaman pemutusan akses layanan sejak November 2025 merupakan langkah nyata dalam menegakkan regulasi teknologi yang kuat di Indonesia. Upaya ini penting untuk memastikan produk digital yang beroperasi sudah sesuai aturan dan dapat dipercaya, demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna. PSE yang masih abai terhadap kewajiban ini harus segera berbenah agar tidak berhadapan dengan konsekuensi hukum yang bisa menghambat operasinya di ranah digital nasional.