Surabaya Terapkan Aturan Ketat Hajatan Jalan dengan Denda Rp50 Juta

BahasBerita.com – Penegakan aturan baru di Kota Surabaya terkait penyelenggaraan hajatan di jalan umum kini diberlakukan secara ketat oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aturan ini memberikan sanksi tegas berupa denda administratif hingga maksimal Rp50 juta bagi pihak yang melanggar ketentuan penggunaan ruang jalan untuk kegiatan hajatan. Kebijakan ini mulai diterapkan tahun ini sebagai upaya untuk menertibkan dan mengelola ruang publik yang selama ini kerap terganggu akibat penyelenggaraan hajatan di badan jalan tanpa izin resmi.

Aturan terbaru mengatur secara rinci bahwa setiap hajatan yang akan dilaksanakan di jalan umum harus mengajukan izin secara resmi kepada pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pengajuan izin ini wajib memenuhi sejumlah persyaratan seperti memberikan pemberitahuan jauh hari sebelumnya, menentukan durasi penggunaan jalan, serta memastikan tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas publik secara signifikan. Dengan ketentuan ini, pemerintah berharap hajatan yang menggunakan jalan dapat berlangsung tertib dan tertata tanpa merugikan warga maupun pengguna jalan lain.

Sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya sebagai regulator untuk membuat aturan yang komprehensif guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satpol PP tampil sebagai garda terdepan dalam pengawasan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran aturan hajatan di jalan. Selain warga yang menjadi pelaku dan penyelenggara hajatan, sejumlah instansi pendukung juga dilibatkan dalam proses pengawasan seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat. Koordinasi antar lembaga ini menjadi kunci efektivitas penegakan aturan.

Aturan ini diberlakukan sebagai respons terhadap keluhan warga dan kondisi nyata yang selama ini merugikan masyarakat luas, seperti kemacetan panjang, gangguan akses dan ketertiban lingkungan akibat hajatan yang menggunakan jalan umum tanpa prosedur yang benar. Dari sisi pengelolaan ruang publik yang strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa ruang jalan tidak disalahgunakan sehingga fungsi utamanya sebagai sarana transportasi tetap terjaga. Dengan penerapan denda hingga Rp50 juta, sanksi ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang menetapkan denda jauh lebih kecil, sehingga memberi efek jera yang lebih kuat.

Respons warga dan pelaku hajatan terhadap aturan dan denda besar ini beragam. Sebagian mulai menyesuaikan dengan prosedur baru dan memahami pentingnya izin sebagai bagian dari ketertiban bersama. Namun, ada pula yang menganggap aturan ini cukup ketat dan memberatkan, terutama bagi hajatan keluarga skala kecil. Beberapa pelaku usaha katering dan event organizer pun berharap adanya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih paham mekanisme pengajuan izin dan sanksi yang berlaku. Satpol PP sendiri telah memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin dan penindakan di titik-titik rawan pelanggaran.

Langkah kebijakan ini berdampak positif pada potensi pengurangan pelanggaran penggunaan ruang jalan secara ilegal dan meminimalisir gangguan lalu lintas yang sebelumnya biasa terjadi tiap kali ada hajatan besar. Selain itu, pengelolaan parkir ilegal di sekitar lokasi hajatan juga mulai mendapat penertiban serius oleh Satpol PP. Dalam jangka menengah, pemerintah berharap aturan baru ini dapat meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan warga kota dalam beraktivitas, serta memicu perilaku tertib terkait pemanfaatan ruang publik.

Pemkot Surabaya berencana memperkuat program sosialisasi aturan dan tata cara pengajuan izin hajatan ke berbagai kelurahan dan komunitas warga, khususnya menjelang musim hajatan yang biasanya meningkat intensitas penggunaan ruang jalan untuk kegiatan tersebut. Pemantauan kepatuhan warga akan terus dilakukan secara berkala dengan evaluasi menyeluruh guna melihat sejauh mana aturan dapat berjalan efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Jika diperlukan, peraturan nanti akan dikaji ulang agar lebih optimal dan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga mengimbau warga untuk segera mengurus izin hajatan secara resmi agar terhindar dari potensi denda besar dan memastikan kegiatan berlangsung lancar.

Aturan baru mengenai hajatan di jalan ini menandai langkah progresif Pemerintah Kota Surabaya dalam merespons masalah tata kelola ruang publik yang selama ini menjadi persoalan merata di banyak kota besar. Dengan perhatian serius dari aparat Satpol PP dan kolaborasi antar instansi, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan Surabaya yang lebih tertib dalam pengelolaan hajatan, transportasi, dan ruang publik secara keseluruhan. Masyarakat juga diharapkan lebih sadar dan patuh agar tercipta harmoni antara kebutuhan tradisi budaya dengan ketertiban kota modern.

Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau implementasi aturan ini untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif, sekaligus membuka peluang untuk perbaikan di masa mendatang berdasarkan masukan warga dan pelaku hajatan. Upaya ini tentu saja menjadi bagian dari visi Surabaya sebagai kota yang ramah, tertib, dan nyaman bagi seluruh warganya.