Pola Anggaran Pemda Habis November: Dampak dan Solusi DPR RI

BahasBerita.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah daerah (Pemda) secara konsisten habis digunakan menjelang akhir tahun anggaran, khususnya mulai bulan November tahun ini. Tren ini dinilai menggambarkan pola pengelolaan keuangan daerah yang belum mengalami perbaikan signifikan, menyisakan kekhawatiran terkait efisiensi penggunaan anggaran dan dampaknya pada kualitas layanan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPR sebagai bagian dari pengawasan fiskal negara.

Ketua Banggar menegaskan bahwa pola habisnya anggaran Pemda pada bulan November telah menjadi fenomena tahunan yang melekat pada sistem penganggaran dan pelaksanaan program daerah. Ia menjelaskan, “Kondisi ini menandakan adanya tekanan untuk memanfaatkan alokasi dana sebelum tahun anggaran berakhir, yang kadang-kadang mengakibatkan kecepatan pengeluaran tanpa perencanaan matang. Hal ini bisa mengganggu kesiapan dan keberlanjutan program pembangunan daerah.” Pernyataan ini menegaskan urgensi penguatan pengawasan dan tata kelola anggaran agar pemanfaatan dana publik dapat lebih efektif sepanjang tahun fiskal.

Mekanisme penganggaran pemerintah daerah yang didasarkan pada APBD memberikan batas waktu pemanfaatan dana hingga akhir tahun anggaran. Melalui mekanisme ini, Pemda telah memberikan gambaran rencana pengeluaran dan sumber dana, yang kemudian diawasi oleh DPR, khususnya melalui Banggar, yang berfungsi mengawal penggunaan anggaran agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat. Namun, faktor kebutuhan belanja mendadak, kurang matang dalam perencanaan, serta potensi inefisiensi administratif menjadi penyebab utama anggaran cepat habis setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak pada risiko terbatasnya anggaran untuk penanganan kebutuhan mendadak di akhir periode serta mengurangi ruang untuk evaluasi kembali program.

Menurut data realisasi APBD yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat laporan auditor keuangan, mayoritas daerah telah mencapai serapan anggaran hampir 90% pada kuartal ketiga tahun anggaran ini. Namun, lonjakan pengeluaran yang masif pada tiga bulan terakhir justru menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak selalu disertai dengan pelaksanaan efektif sepanjang tahun. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dan optimalisasi dana publik.

Dampak langsung dari fenomena ini terlihat pada kualitas pelayanan publik yang terkadang menurun menjelang akhir tahun anggaran. Program prioritas seringkali harus dipercepat pelaksanaannya dengan potensi penurunan kualitas akibat waktu yang terbatas dan pelaksanaan yang serba cepat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sektor layanan sosial berpotensi terganggu karena pembelanjaan yang terdesak dan kurang optimal. Banggar DPR RI menyikapi hal ini dengan rencana pengawasan yang diperketat serta rekomendasi perbaikan tata kelola anggaran daerah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Respon dari pemerintah daerah sendiri beragam, namun banyak yang mengakui perlunya peningkatan manajemen keuangan agar realisasi anggaran dapat lebih merata sepanjang tahun. Beberapa daerah mulai mengadopsi sistem penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring anggaran sebagai upaya untuk mengatasi kebiasaan pengeluaran mendadak. Di sisi lain, DPR RI mendorong penguatan mekanisme transparansi agar publik dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah secara lebih terbuka dan akuntabel.

Percepatan penggunaan anggaran menjelang akhir tahun memang kerap dipicu oleh aturan yang mengharuskan serapan dana maksimal pada tahun berjalan untuk menghindari pengembalian dana ke pusat. Namun, Banggar DPR RI menekankan bahwa kebijakan fiskal daerah harus disesuaikan agar memungkinkan fleksibilitas dan evaluasi berkala demi menjaga keseimbangan antara kecepatan penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, perbaikan perencanaan anggaran, penguatan akuntabilitas, dan transparansi adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI menegaskan perlunya evaluasi mendalam atas pola penggunaan anggaran Pemda, mengingat tren penghabisan dana yang terlalu cepat berisiko menurunkan kualitas program pembangunan. Disarankan agar pemerintah daerah memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan internal serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penguatan regulasi terkait transparansi dan pelaporan keuangan daerah menjadi langkah penting sebagai respons terhadap fenomena ini.

Harapan ke depan adalah terciptanya manajemen anggaran yang lebih berkelanjutan, dengan realisasi anggaran yang seimbang sepanjang tahun, sehingga program pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat. Dukungannya terhadap pengawasan DPR RI juga diharapkan dapat memberikan sinergi optimal antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran daerah secara akuntabel dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, problem habisnya anggaran Pemda sebelum akhir tahun dapat diminimalisasi sehingga pembangunan daerah lebih berkelanjutan dan berkualitas.