Klarifikasi Data Genosida Israel di Gaza: 67 Ribu Kematian Kelaparan?

BahasBerita.com – Klaim mengenai terjadinya genosida selama dua tahun di Gaza yang menyebabkan 67 ribu kematian akibat kelaparan akut telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media dan organisasi internasional. Namun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh badan PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan internasional hingga Oktober 2025, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti faktual yang valid. Kondisi kemanusiaan di Gaza memang sangat memprihatinkan karena blokade yang berlangsung lama dan konflik yang berkepanjangan, tetapi angka kematian yang diakibatkan kelaparan akut tidak mencapai angka tersebut. Penting untuk memverifikasi informasi secara akurat mengingat sensitivitas situasi dan dampak geopolitik yang signifikan.

Situasi kemanusiaan di Gaza saat ini masih sangat kritis. Blokade yang diberlakukan oleh pemerintah Israel sejak bertahun-tahun lalu membatasi akses masuk barang-barang penting, termasuk pangan dan obat-obatan. Organisasi Pangan Dunia (WFP) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) melaporkan bahwa lebih dari separuh penduduk Gaza mengalami ketidakamanan pangan, namun angka kematian akibat kelaparan akut masih dalam angka puluhan, bukan puluhan ribu. Layanan kesehatan di Gaza juga menghadapi tekanan besar akibat kekurangan obat dan peralatan medis. Kepala misi UNRWA di Gaza, Philippe Lazzarini, menyatakan, “Kondisi di Gaza sangat mengkhawatirkan, namun klaim kematian massal akibat kelaparan harus didasarkan pada data yang akurat dan diverifikasi.”

Pemerintah Israel secara resmi membantah tuduhan genosida yang dialamatkan kepadanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan, “Israel menjalankan operasi keamanan yang sah dan menegakkan blokade sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman keamanan. Kami sangat memperhatikan kesejahteraan warga sipil dan telah mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.” Sementara itu, organisasi kemanusiaan seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengutuk segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik, tetapi tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim genosida selama dua tahun terakhir. PBB menyoroti perlunya penghentian kekerasan dan pembukaan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan.

Konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung selama beberapa dekade merupakan latar belakang utama dari krisis kemanusiaan di Gaza. Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat yang membatasi pergerakan barang dan orang. Blokade ini berdampak besar pada ekonomi Gaza dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Upaya diplomasi internasional terus dilakukan oleh PBB dan negara-negara mediator untuk mengurangi ketegangan dan membuka jalur bantuan, tetapi solusi permanen belum tercapai. Resolusi PBB terkait penghentian blokade dan perlindungan warga sipil terus diusulkan namun belum diimplementasikan secara komprehensif.

Dampak lanjutan dari konflik dan blokade berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan jika tidak segera ditangani dengan serius oleh komunitas internasional. Para ahli kemanusiaan menyerukan agar semua pihak menghormati hukum humaniter internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab sangat penting untuk menghindari eskalasi konflik yang didasarkan pada informasi salah atau klaim yang tidak berdasar. PBB dan organisasi kemanusiaan juga menekankan perlunya dialog konstruktif untuk mengurangi penderitaan warga sipil Gaza dan mencari solusi damai.

Kondisi di Gaza tetap menjadi perhatian utama dunia internasional, dengan fokus pada perlindungan warga sipil dan penghentian kekerasan. Komunitas dunia diharapkan meningkatkan upaya kemanusiaan dan diplomasi untuk mencegah krisis yang lebih parah. Selain itu, publik diimbau untuk mengutamakan informasi yang berasal dari sumber resmi dan kredibel agar dapat memahami situasi secara objektif dan menghindari penyebaran berita yang tidak berdasar. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan pemulihan kemanusiaan di Gaza.