KASBI Umumkan PHK 1.800 Pekerja di Pabrik Sepatu Nike Tangerang

BahasBerita.com – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) secara resmi mengumumkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 1.800 pekerja di pabrik sepatu Nike yang berlokasi di Tangerang. Kejadian ini mencuat akibat tekanan ekonomi dan restrukturisasi internal perusahaan, yang berdampak langsung pada ribuan pekerja manufaktur sepatu. KASBI dengan tegas mengecam langkah tersebut dan menuntut perlindungan hak pekerja serta mencari solusi agar dampak sosial yang timbul tidak meluas. Negosiasi antara serikat buruh dan manajemen pabrik saat ini sedang berlangsung.

Pabrik sepatu Nike di Tangerang merupakan salah satu pusat produksi utama dalam industri manufaktur sepatu di Indonesia, yang merupakan kontributor signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional. Namun, kondisi pabrik belum lama ini mengalami tekanan akibat fluktuasi pasar global serta kebijakan perusahaan dalam mengurangi beban biaya produksi. Industri manufaktur sepatu Indonesia sendiri menghadapi tantangan berat terutama dari persaingan global dan kenaikan harga bahan baku. Dalam beberapa bulan terakhir, tren PHK di sektor manufaktur meningkat, sejalan dengan perlambatan ekonomi dan perubahan strategi korporasi multinasional di Indonesia.

Manajemen pabrik menyatakan bahwa PHK dilakukan sebagai bagian dari efisiensi operasional dan penyesuaian kapasitas produksi. Proses PHK dilakukan secara bertahap dan melibatkan pemberitahuan kepada tenaga kerja sesuai regulasi ketenagakerjaan. Namun, KASBI mengkritik prosedur tersebut yang dinilai kurang transparan dan kurang memenuhi hak-hak pekerja, termasuk kompensasi dan fasilitas pendukung yang memadai. Dalam pernyataannya, juru bicara KASBI menegaskan, “PHK ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial langsung terhadap ribuan keluarga pekerja, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri manufaktur sepatu yang selama ini menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat di Tangerang.”

Reaksi dari masyarakat dan pemerintah daerah Tangerang cukup serius. Pemerintah daerah menyatakan keprihatinan atas besarnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dan berkomitmen untuk memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, perusahaan, dan dinas ketenagakerjaan agar cepat tercapai solusi terbaik. Sementara itu, dampak sosial ekonomi mulai terasa di kalangan pekerja yang terdampak, khususnya dalam hal penghasilan yang hilang, tekanan psikologis, dan ketidakpastian masa depan keluarga. Sektor industri sepatu yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal juga berpotensi mengalami kontraksi akibat pengurangan tenaga kerja ini, yang dapat berimbas pada rantai pasok dan stabilitas pasar tenaga kerja regional.

KASBI bersama serikat pekerja lainnya tengah mengorganisasi berbagai langkah aksi, termasuk ancaman mogok kerja serta mengajukan tuntutan perundingan ulang dengan manajemen. Mereka menuntut agar perlakuan adil terhadap pekerja menjadi prioritas, meliputi kompensasi yang layak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, program pelatihan ulang, dan upaya penempatan kembali di industri lain. Pihak perusahaan, di sisi lain, menyampaikan komitmen untuk menjalankan proses PHK sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah pusat dan daerah pun tengah merancang skema mediasi untuk mengurangi sengketa ketenagakerjaan yang berpotensi meluas.

Dalam konteks hukum, PHK massal seperti ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang mewajibkan adanya pemberitahuan, konsultasi, dan penyelesaian konflik melalui jalur bipartit terlebih dahulu. Namun pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi tantangan penegakan dan keterbatasan perlindungan sosial bagi pekerja. Kasus PHK di Nike Tangerang ini menjadi peringatan bagi industri manufaktur agar transparansi dan hak buruh tetap diutamakan dalam menghadapi dinamika bisnis global.

Situasi ini berpotensi memicu perdebatan lebih luas tentang kondisi pekerja di sektor manufaktur sepatu di Indonesia serta perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin kesejahteraan buruh. Langkah PHK massal oleh Nike di Tangerang memberikan gambaran nyata betapa rentannya posisi tenaga kerja terhadap perubahan strategi korporasi di tengah tekanan ekonomi global. Selanjutnya, perkembangan negosiasi antara KASBI dan manajemen perusahaan akan menentukan arah penyelesaian dan mungkin menjadi contoh penting dalam pengelolaan hubungan industrial di Indonesia.

Dengan adanya tekanan dari serikat buruh dan pengawasan pemerintah, diharapkan proses ini dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan solusi jangka panjang bagi pekerja yang terkena PHK maupun keberlangsungan industri manufaktur sepatu. KASBI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini dan memperjuangkan hak-hak buruh agar tidak terabaikan dalam dinamika bisnis yang semakin kompetitif.

Situasi PHK ini juga menjadi peringatan bagi sektor industri lainnya untuk meningkatkan pendekatan kemitraan dengan pekerja dan memastikan keberlanjutan sosial ekonomi di tengah perubahan pasar global yang dinamis. Pekerja manufaktur sepatu di Tangerang, dengan dukungan serikat dan pemerintah, kini berada di tengah perjuangan penting untuk kelangsungan pekerjaan dan kesejahteraan mereka yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga nasional.