Iwakum Tegaskan Legal Standing Pemerintah dalam Uji Materi UU Pers

BahasBerita.com – Iwakum (Ikatan Wartawan Kumparan) secara tegas membantah klaim pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah belum memenuhi syarat legal standing dalam uji materi Undang-Undang Pers (UU Pers). Bantahan ini mencuat di tengah sengketa hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung, yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan dunia media di Indonesia tahun ini. Iwakum menegaskan bahwa pemerintah memiliki legitimasi hukum yang sah untuk mengajukan uji materi tersebut, sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

UU Pers merupakan payung hukum utama yang mengatur kebebasan pers dan regulasi media massa di Indonesia. Uji materi atas UU Pers menjadi sangat penting karena berpotensi mengubah kerangka hukum yang memayungi aktivitas jurnalistik dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Pers atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah. Namun, muncul perdebatan sengit terkait apakah pemerintah telah memenuhi kriteria legal standing sebagai pemohon uji materi.

Iwakum merilis pernyataan resmi yang menolak klaim pemerintah tidak memenuhi syarat legal standing tersebut. Ketua Iwakum menyatakan, “Pemerintah secara resmi dan sah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi UU Pers. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Agung yang memperbolehkan lembaga negara menguji peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya.” Iwakum menegaskan perannya sebagai organisasi yang mewadahi wartawan memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kelangsungan kebebasan pers yang sehat dan transparan.

Dari perspektif hukum, banyak pakar pers menilai bahwa keberadaan legal standing pemerintah dalam uji materi ini telah memenuhi syarat normatif. Profesor Hukum Pers dari Universitas Indonesia, Dr. Rahmat Hidayat, menjelaskan, “Legal standing dalam uji materi UU Pers harus dilihat dari aspek siapa yang dirugikan atau berkepentingan secara hukum. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas media memiliki kedudukan yang relevan dan sah. Oleh karena itu, klaim bahwa pemerintah tidak memiliki legal standing kurang berdasar secara hukum dan yuridis.”

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus serupa di masa lalu memperkuat posisi bahwa lembaga negara dapat mengajukan uji materi apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian regulasi dengan konstitusi yang memengaruhi pelaksanaan tugas negara. Implikasi putusan ini sangat krusial bagi kebebasan pers di Indonesia karena dapat membuka ruang bagi revisi atau penyesuaian aturan yang selama ini dianggap membatasi ruang gerak media massa.

Pemerintah sendiri dalam beberapa kesempatan telah memberikan respons terkait sengketa hukum ini meskipun pernyataan resmi yang rinci masih terbatas. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, “Proses uji materi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan regulasi pers tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip konstitusional.” Saat ini, proses uji materi masih berjalan di Mahkamah Agung dan diperkirakan akan memasuki tahap pembacaan putusan dalam waktu dekat. Langkah hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil putusan tersebut, apakah menerima sebagian, menolak, atau memerintahkan revisi UU Pers.

Dinamika sengketa ini memiliki dampak signifikan bagi pelaku media dan wartawan di Indonesia. Jika pemerintah berhasil mempertahankan legal standing dan mengubah beberapa ketentuan dalam UU Pers, hal ini bisa memperkuat pengawasan terhadap media sekaligus melindungi hak-hak wartawan secara lebih jelas. Namun, kekhawatiran publik juga muncul bahwa perubahan regulasi dapat mengancam independensi pers jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan pers.

Perkembangan sengketa ini juga menjadi indikator tren regulasi media di Indonesia tahun 2025, di mana pemerintah dan organisasi pers sama-sama berupaya menyesuaikan aturan dengan tantangan digital dan informasi yang semakin kompleks. Iwakum sebagai representasi wartawan berharap agar proses hukum ini dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin kebebasan pers yang berimbang.

Sengketa hukum terkait uji materi UU Pers ini menegaskan betapa pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam regulasi pers di Indonesia. Posisi kedua belah pihak, Iwakum dan pemerintah, mencerminkan dinamika kompleks antara perlindungan kebebasan pers dan kebutuhan regulasi yang adaptif. Masyarakat umum dan pelaku media diharapkan terus memantau perkembangan ini agar dapat memahami implikasi jangka panjangnya terhadap kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang bebas dan bertanggung jawab di Indonesia. Mahkamah Agung diperkirakan akan memberikan putusan yang menentukan arah kebijakan pers nasional dalam waktu dekat, sehingga momentum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pers Indonesia.