Instruksi Prabowo Evaluasi Gedung Pesantren untuk Keselamatan RI

BahasBerita.com – Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU), baru-baru ini mengeluarkan instruksi tegas kepada Kemen PU untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gedung pesantren di seluruh Indonesia. Instruksi ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan integritas struktural bangunan pesantren sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi para santri dan tenaga pengajar. Pemerintah menargetkan proses evaluasi ini selesai pada Oktober 2025 sebagai langkah krusial dalam pembenahan infrastruktur pesantren nasional.

Instruksi Prabowo muncul sebagai respons atas temuan dan laporan mengenai kondisi infrastruktur pesantren yang bervariasi dan terkadang mengkhawatirkan, terutama di wilayah yang rawan bencana dan daerah dengan sumber daya terbatas. Keselamatan bangunan pesantren menjadi perhatian utama mengingat peran strategis pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam yang tidak hanya mendidik aspek keagamaan, tetapi juga sosial budaya masyarakat sekitar. Bangunan pesantren yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi membahayakan santri dan staf pengajar, sekaligus menurunkan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung.

Kemen PU diinstruksikan untuk melakukan survei menyeluruh guna mengidentifikasi kondisi fisik gedung pesantren, meliputi aspek struktur bangunan, bahan konstruksi, serta risiko kebakaran dan kerusakan akibat bencana alam. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemen PU menyatakan bahwa evaluasi ini menggunakan metodologi inspeksi teknis yang mengacu pada standar nasional pembangunan gedung pendidikan serta ketentuan keselamatan bangunan gedung (SKBG). “Kami akan melakukan pemantauan dengan ketat, mulai dari pondasi hingga atap, serta mengecek sistem kelistrikan dan ventilasi demi memastikan seluruh gedung pesantren layak pakai dan aman,” jelasnya dalam konferensi pers.

Proses evaluasi ini juga melibatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di tingkat daerah untuk mendapatkan data akurat mengenai jumlah pesantren dan kondisi infrastruktur yang ada. Kemen PU menetapkan target pelaksanaan evaluasi selesai dalam waktu dua tahun, dengan langkah-langkah tindak lanjut berupa perbaikan, renovasi, atau pembangunan ulang gedung pesantren yang ditemukan memiliki risiko tinggi. Selain itu, program peningkatan kapasitas pengelola pesantren terkait pemeliharaan gedung juga menjadi bagian pendukung agar standar keselamatan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Dampak dari instruksi ini diharapkan sangat signifikan terhadap peningkatan keamanan bagi santri dan tenaga pendidik, mengurangi risiko kecelakaan bangunan, serta memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Renovasi dan pembangunan ulang gedung pesantren akan turut mendukung program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan Islam yang selama ini menjadi pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai agama. Lebih jauh, langkah ini mempertegas peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan fasilitas pendidikan keagamaan guna mencapai standar nasional yang berlaku.

Sejumlah pengurus pesantren dan masyarakat menyambut positif inisiatif ini. Ketua Asosiasi Pengurus Pesantren Indonesia mengungkapkan, “Kami sangat mengapresiasi langkah Kemen PU yang serius memperhatikan kondisi gedung pesantren. Ini tentunya akan memberikan rasa aman bagi seluruh keluarga besar pesantren dan meningkatkan kualitas pendidikan yang kami jalankan.” Namun, mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan pesantren dalam proses evaluasi agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.

Berikut tabel perbandingan kondisi gedung pesantren sebelum dan sesudah evaluasi yang direncanakan, berdasarkan data awal dari beberapa wilayah pilot project Kemen PU:

Evaluasi gedung pesantren adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan fasilitas pendidikan agama, sekaligus memperkuat daya tahan bangunan terhadap berbagai risiko. Program ini juga akan menjadi tolok ukur dalam menyusun standar bangunan pesantren yang lebih baku dan terintegrasi dengan regulasi konstruksi nasional. Dengan instruksi langsung dari Prabowo Subianto, diharapkan langkah ini dapat menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas program evaluasi ini ke seluruh pesantren di berbagai daerah dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Kemen PU akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan hasil evaluasi dapat segera diimplementasikan melalui perbaikan dan renovasi yang efektif. Harapannya, langkah ini tidak hanya meningkatkan aspek fisik bangunan, tetapi juga memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Prabowo Subianto menegaskan, “Keselamatan santri adalah prioritas utama kami. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar pesantren dapat menjadi tempat yang tidak hanya mendidik, tetapi juga melindungi generasi masa depan bangsa.” Dengan instruksi tegas ini, evaluasi gedung pesantren menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan infrastruktur pendidikan Islam di Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan.