Desakan Moratorium Izin Tambang Sawit di Sumatera oleh Celios

BahasBerita.com – Celios, organisasi lingkungan yang fokus pada pelestarian ekosistem Sumatera, kembali mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memberlakukan moratorium izin tambang kelapa sawit di wilayah tersebut. Desakan ini muncul di tengah peningkatan tajam kasus deforestasi dan pergeseran penggunaan lahan yang tidak terkendali di Sumatera. Aktivitas perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas tanpa pengawasan ketat turut memicu konflik sosial dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, sekaligus memperparah kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati di kawasan kritis ini.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa laju deforestasi di Sumatera yang terkait dengan ekspansi perkebunan sawit masih tinggi, di mana lebih dari puluhan ribu hektare hutan tropis hilang setiap tahun. Celios menilai bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap perizinan tambang sawit mempercepat degradasi lingkungan, terutama di daerah-daerah dengan ekosistem yang rentan. Dalam pernyataan resminya, Celios mengingatkan bahwa tanpa moratorium, risiko kerusakan hutan dan konflik agraria akan semakin meningkat, mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumatera saat ini menunjukkan respons yang beragam terhadap desakan ini. Beberapa pemerintah daerah mengaku telah berupaya memperketat pengawasan perizinan dan menerapkan kebijakan pengelolaan lahan yang lebih selektif, namun tekanan dari industri kelapa sawit dan tingginya permintaan pasar global membuat pendekatan tersebut masih belum optimal. “Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang kelapa sawit dan potensi moratorium, tetapi perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan dampak ekonomi dan sosial bisa ditekan,” ujar seorang pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang enggan disebut namanya.

Urgensi pemberlakuan moratorium ini berakar pada beberapa faktor utama. Pertama, ekspansi perkebunan sawit yang terlalu cepat tanpa kontrol memperlemah fungsi hutan sebagai habitat keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik yang terancam punah. Kedua, kerusakan ekosistem menyebabkan menurunnya kualitas tanah dan air yang berimbas pada ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat lokal. Ketiga, konflik lahan semakin intens karena masyarakat adat dan petani kecil sering kali tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengelolaan tanah maupun izin konsesi. Selama ini, lemahnya peran pengawasan legal dan administrasi izin memperparah situasi tersebut.

Aktivis lingkungan yang bekerja langsung di lapangan mengungkapkan bahwa banyak kasus pelanggaran lingkungan yang sulit ditindak karena tumpang tindih kewenangan dan korupsi perizinan. “Kami menemukan banyak areal perkebunan sawit yang beroperasi di luar aturan izin yang jelas, serta melakukan pembersihan lahan secara ilegal dengan metode pembakaran yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata Dedi Santoso, koordinator lapangan Celios di Sumatera Barat. Pengalaman masyarakat terdampak juga menegaskan situasi makin memprihatinkan, dengan banyak keluarga kehilangan akses tanah dan sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka.

Selain Celios, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan lainnya semakin menguatkan upaya advokasi terkait moratorium izin tambang sawit. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan tata kelola lahan dan mendorong transparansi perizinan. Industri kelapa sawit sendiri mengemukakan keberatan atas moratorium yang dianggap dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam investasi. Sebagian pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk meningkatkan praktik keberlanjutan, namun mekanisme penegakan hukum tetap dianggap lemah.

Pemangku kepentingan utama dalam isu ini adalah Celios sebagai inisiator desakan moratorium, lembaga pemerintah yang berwenang mengatur perizinan tambang dan perkebunan, serta industri kelapa sawit yang menjadi pihak terdampak langsung. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga merupakan pihak vital yang terdampak secara langsung oleh keputusan kebijakan tersebut. Kerjasama antarsektor sangat dibutuhkan untuk menciptakan regulasi yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi moratorium izin tambang sawit di Sumatera berpotensi membawa perubahan signifikan. Di satu sisi, moratorium dapat menurunkan laju deforestasi, memperlambat kerusakan habitat, serta mengurangi sengketa lahan. Di sisi lain, hal tersebut juga menuntut perencanaan matang agar tidak menggangu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor sawit. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan merumuskan mitigasi yang efektif, seperti program penghijauan, restorasi ekosistem, dan pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat terdampak.

Pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Transparansi perizinan, partisipasi aktif dari masyarakat lokal, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang responsif perlu ditingkatkan. Langkah ini juga akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola sumber daya alam di Sumatera.

Moratorium izin tambang sawit tidak hanya penting sebagai upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai perhatian strategis terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi Sumatera. Jika kebijakan ini dijalankan secara komprehensif dan berkelanjutan, dapat menjadi model pengelolaan lahan yang bertanggung jawab dan berwawasan ekologis, mendukung tujuan pembangunan hijau nasional. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta harus bersinergi demi masa depan yang lebih lestari di wilayah ini.