Banjir Aceh 2024: 13 Ribu Warga Mengungsi dan Status Darurat

BahasBerita.com – Banjir bandang yang melanda Aceh sejak minggu ini telah memaksa lebih dari 13 ribu warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Setidaknya 10 kabupaten dan kota menetapkan status darurat bencana dengan laporan dua korban jiwa terkait banjir dan longsor yang terjadi. Kejadian ini dipicu oleh hujan ekstrem, angin kencang, serta kondisi geologi labil yang memperparah dampak bencana di wilayah tersebut.

Jumlah pengungsi akibat banjir mencapai 13.507 jiwa, tersebar di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sebagai daerah terdampak paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bersama tim Basarnas Banda Aceh telah mengerahkan tim evakuasi sejak Selasa malam dan terus berlanjut hingga saat ini. Rumah-rumah warga rusak parah, ladang pertanian dan tambak terendam air, serta listrik padam di sejumlah daerah. Kerusakan infrastruktur juga meliputi putusnya jembatan dan akses jalan nasional yang menghambat distribusi logistik bantuan.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana di 10 kabupaten/kota, termasuk Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang. Banjir meluas di Kabupaten Aceh Utara, menyerang 18 dari 27 kecamatan, dengan penanganan darurat yang dilakukan 24 jam penuh oleh pemerintah daerah. Berbagai upaya penyelamatan dan pengiriman bantuan logistik dilakukan secara intensif untuk membantu warga terdampak.

Curah hujan ekstrem yang terjadi disertai angin kencang berasal dari bibit siklon tropis di Selat Malaka, menambah intensitas bencana di wilayah Aceh. Selain banjir, tanah labil memicu tanah bergerak dan longsor pada beberapa titik. Kondisi geologi yang labil itu diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan hutan dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkontrol. Hal ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir dan longsor yang merusak permukiman penduduk.

Dampak banjir ini sangat signifikan, dengan korban jiwa sebanyak dua orang, yaitu seorang warga yang tersengat listrik saat berusaha menyelamatkan ternak. Kerusakan meluas pada rumah warga, fasilitas pendidikan yang menyebabkan beberapa sekolah diliburkan, serta lumpuhnya aktivitas pemerintahan dan sosial di beberapa wilayah termasuk Kota Lhokseumawe. Sumber daya infrastruktur kritis juga mengalami gangguan, terutama dalam jaringan listrik dan jalan utama yang terputus.

Menanggapi bencana ini, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat upaya penanganan darurat. BPBA dan Basarnas terus berkoordinasi dengan TNI dan relawan untuk proses evakuasi dan bantuan darurat. Fasilitas pengungsian telah didirikan untuk menampung warga terdampak, sementara distribusi makanan dan kebutuhan pokok menjadi prioritas utama. Sementara itu, BMKG menegaskan kesiapsiagaan untuk waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem berlanjut dan potensi siklon tropis yang bisa memperparah kondisi.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana dan mitigasi risiko hidrometeorologi. Kesiapan penyediaan logistik, fasilitas pengungsian, dan sistem peringatan dini harus diintensifkan guna mengurangi dampak bencana di masa depan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat juga diperlukan agar respons terhadap bencana dapat lebih optimal.

Kejadian banjir Aceh tahun ini mengingatkan kembali pentingnya pemahaman mendalam terhadap risiko bencana yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Langkah-langkah preventif yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mengurangi korban dan kerugian yang terjadi akibat banjir dan longsor.

Tabel di atas menunjukkan gambaran terkini pemetaan daerah terdampak banjir dan jumlah pengungsi di Aceh berdasarkan data resmi dari BPBA dan Basarnas. Informasi ini memberikan gambaran prioritas pengiriman bantuan dan lokasi evakuasi yang masih menjadi fokus utama pemerintah dan tim SAR.

Pemerintah Aceh dan lembaga terkait menyatakan kesiapan untuk terus memantau perkembangan situasi serta melakukan evaluasi pascabencana sebagai langkah antisipasi di musim hujan yang masih berlangsung. Penanganan terpadu dengan melibatkan unsur masyarakat, aparat desa, hingga lembaga nasional diharapkan mampu mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Dampak sosial dan ekonomi akibat banjir juga menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana merupakan kunci sukses dalam menghadapi tantangan hidrometeorologi di Aceh yang rentan bencana.