Aturan Dana Desa 2025: Wajib Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

BahasBerita.com – Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan baru yang mewajibkan setiap desa membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dana desa melalui lembaga koperasi yang terstruktur dan profesional. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang mengatur percepatan pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dari total anggaran Dana Desa sebesar Rp60 triliun pada tahun anggaran 2025, sekitar Rp40 triliun dialokasikan khusus untuk pelunasan pinjaman koperasi tersebut. “Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi fondasi utama untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih transparan dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan,” ujarnya. Sinergi antar Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pemerintah Daerah, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan ini.

• Regulasi Pendukung dan Kerangka Kebijakan Kopdes Merah Putih
PMK Nomor 81 Tahun 2025 merupakan turunan dan revisi dari PMK Nomor 108 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur tata cara pencairan Dana Desa, kini lebih tegas menyertakan persyaratan pembentukan Kopdes Merah Putih. Regulasi ini mendesak setiap desa membentuk koperasi sebagai lembaga yang mengelola dana desa secara kolektif, sekaligus menjamin keberlanjutan dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi desa.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 memberi mandat percepatan pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih agar koperasi tersebut dapat segera beroperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk desa. Pembangunan ini didukung pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH), dengan sistem pengelolaan yang melibatkan pemda dan pemerintah pusat. Skema keuangan ini diharapkan meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa dan menekan risiko pengelolaan dana yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

• Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Kebijakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah (pemda) sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. “Pencairan Dana Desa tahap II tidak bisa dilepaskan dari kesiapan desa dalam membentuk koperasi. Pemda harus memfasilitasi dan mengawasi proses pembentukan koperasi serta menjamin ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan koperasi,” jelas Purbaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan, “Penerapan sistem Kopdes Merah Putih merupakan solusi strategis yang akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Pemda harus meningkatkan koordinasi dengan bank-bank Himbara untuk mempermudah akses kredit dan fasilitas perbankan bagi koperasi.”

Dalam mekanisme pendanaan, Himbara berperan sebagai mitra perbankan utama yang menyalurkan kredit modal kerja dan investasi bagi koperasi desa di bawah jaminan pemerintah. Kolaborasi ini dimaksudkan agar koperasi mampu bergerak cepat dalam memanfaatkan dana desa, sekaligus menjaga likuiditas dan mencegah kredit macet.

• Skema Pembiayaan dan Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih
Sebelumnya, pendanaan koperasi desa dinilai kurang optimal karena proses administratif yang berbelit dan pencairan lambat. Kebijakan terbaru melakukan penyesuaian dengan memberikan plafon dana langsung sebesar Rp3 miliar per koperasi untuk kebutuhan capital expenditure dan operational expenditure. Dana ini digunakan untuk membangun gerai dan gudang Kopdes Merah Putih, sekaligus mengembangkan kapasitas manajemen koperasi.

Pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan mencapai 80.000 unit gerai dan gudang di seluruh Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026. Kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan standar kualitas sesuai kebutuhan desa.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Klaten, salah satu daerah percontohan, pembentukan Kopdes Merah Putih telah berjalan efektif. “Gerai koperasi kami sudah mulai beroperasi, membantu penyaluran produk tani dan kegiatan usaha desa secara langsung. Ini mendorong pergerakan ekonomi lokal dan meminimalkan kebocoran dana,” ungkapnya.

• Dampak Kebijakan dan Prospek Ke Depan
Implementasi pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa diperkirakan akan mempercepat pemberdayaan ekonomi desa melalui lembaga koperasi yang profesional dan terstruktur. Dengan akses pembiayaan yang lebih jelas dan pengelolaan dana yang diencerkan secara kolektif, desa-desa yang sebelumnya mengalami kendala pencairan Dana Desa dapat lebih cepat melakukan pembangunan.

Namun, tantangan administratif tidak bisa diabaikan. Belum seluruh desa memiliki sumber daya manusia atau infrastruktur yang memadai untuk membentuk dan mengelola koperasi sesuai aturan. Pemerintah daerah perlu mengambil peran besar dalam mendampingi dan memfasilitasi pengelolaan koperasi agar kebijakan ini berjalan lancar.

Secara anggaran, alokasi Rp40 triliun untuk pelunasan pinjaman koperasi harus diimbangi pengawasan ketat agar tidak mengganggu kebutuhan lain dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah tengah mempersiapkan penyesuaian regulasi, termasuk kemungkinan revisi PMK, untuk menampung masukan dan pelaksanaan teknis selama tahap awal kebijakan.

Pemerintah juga meningkatkan pengawasan dan monitoring melalui sistem digital pelaporan koperasi dan pengelolaan dana desa. Langkah ini diharapkan menekan potensi penyimpangan dan memastikan dana desa memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai prasyarat pencairan Dana Desa menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan dana publik desa. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif dan terukur. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki regulasi dan pengawasan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan. Desa-desa di seluruh Indonesia kini berada di titik transformasi pengelolaan dana dengan peran koperasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal.