BahasBerita BahasBerita Informasi Terbaru Seputar Internet
BahasBerita.com – Dalam menjelajahi Sejarah Politik Indonesia, kita tidak bisa melewatkan peran penting Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang lahir setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebagai cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini, singkatan mprs menjadi lembaga kunci dalam menavigasi periode Demokrasi Terpimpin. Artikel ini akan membawa kita melalui perjalanan pembentukan MPRS, struktur dan fungsinya, serta evolusinya menjadi MPR yang kita kenal sekarang.
MPRS bukan hanya sebuah lembaga formal yang tertuang dalam UUD 1945, tetapi juga merupakan simbol transisi politik Indonesia pasca-kemerdekaan. Mengapa MPRS begitu penting dalam sejarah kita? Bagaimana peranannya dalam membentuk sistem politik yang kita alami hingga hari ini? Mari kita jelajahi bersama.
Artikel ini akan mengontekstualisasikan MPRS dalam latar belakang pembentukannya, menganalisis struktur dan fungsi serta peranannya dalam Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana MPRS berevolusi menjadi MPR modern, termasuk perubahan wewenang dan fungsi yang menandai perkembangan politik Indonesia.
Latar Belakang Pembentukan MPRS
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Keputusan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 tidak hanya menandai akhir masa Konstituante, tetapi juga meletakkan dasar pembentukan MPRS. Pembubaran Konstituante yang gagal menyusun UUD baru menciptakan kekosongan lembaga tinggi negara yang kemudian diisi oleh MPRS.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pada 5 Juli 1959, Dekrit Presiden dikeluarkan dengan tujuan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara, mengakhiri masa peralihan yang penuh dengan perdebatan konstitusional. Keputusan ini tidak hanya menandai berakhirnya Konstituante, tetapi juga menandai lahirnya MPRS sebagai lembaga baru yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Pembubaran Konstituante dan Pembentukan MPRS
Konstituante yang dibentuk tahun 1956 bertugas menyusun UUD baru, tetapi ketidaksepakatan antara partai-partai politik menghambat proses ini. MPRS dibentuk sebagai alternatif untuk mengisi kekosongan lembaga tinggi negara yang ditinggalkan Konstituante. Sebagai hasilnya, MPRS menjadi lembaga tinggi negara pertama yang secara resmi beroperasi di bawah UUD 1945.
Struktur dan Fungsi MPRS
MPRS tidak hanya sekedar lembaga formal, tetapi memiliki peran strategis dalam sistem politik Demokrasi Terpimpin. Tertuang dalam UUD 1945, MPRS memiliki struktur yang kompleks dan fungsi yang beragam, menjadikan mereka sebagai salah satu pilar utama dalam pemerintahan Indonesia saat itu.
MPRS dalam UUD 1945
MPRS dibentuk sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UUD 1945 sebagai lembaga tinggi negara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perwakilan daerah. Struktur ini memungkinkan MPRS untuk menjadi wadah permusyawaratan nasional yang representatif, mencerminkan keanekaragaman bangsa Indonesia.
Peran MPRS dalam Demokrasi Terpimpin
Salah satu peran kunci MPRS dalam periode Demokrasi Terpimpin adalah sebagai pengawas pelaksanaan UUD 1945 dan penasihat presiden dalam menjalankan pemerintahan. MPRS juga bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara, mengawasi pemerintah, dan mengukuhkan hasil pemilihan presiden. Melalui ini, MPRS menjadi penyangga utama dalam menjaga stabilitas politik dan konstitusional Indonesia pada masa itu.
Evolusi dari MPRS ke MPR
Dengan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan dimulainya Orde Baru, MPRS mengalami transformasi signifikan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kita kenal sekarang. Perubahan ini tidak hanya menandai pergeseran struktur, tetapi juga evolusi fungsi dan wewenang yang lebih luas.
Transisi MPRS ke MPR
MPRS secara resmi berubah menjadi MPR pada tahun 1971 setelah amendemen UUD 1945 yang memperluas wewenang dan fungsi lembaga tersebut. Perubahan ini ditandai dengan penambahan peran sebagai penetapan kebijakan dasar negara dan pengawas pelaksanaan UUD 1945 secara lebih luas. Struktur anggota MPR juga diperluas dengan menyertakan lebih banyak perwakilan daerah dan kelompok profesi.
Perubahan Fungsi dan Wewenang
MPR modern memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan MPRS, termasuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, mengawasi pelaksanaan UUD 1945, dan mengukuhkan hasil pemilihan presiden. Fungsi legislatif MPR juga berkembang dengan menyertakan peran dalam menetapkan amandemen UUD 1945 dan mengawasi kinerja pemerintah.
MPRS merupakan bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, terutama selama periode Demokrasi Terpimpin. Memahami MPRS membantu kita menghayati evolusi sistem politik Indonesia hingga menjadi MPR modern yang kita kenal sekarang. Dari pembentukannya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga transformasi menjadi MPR, MPRS menjadi fondasi yang penting dalam perjalanan politik bangsa Indonesia.
Semoga artikel ini membantu Anda lebih memahami peran MPRS dalam sejarah Indonesia dan bagaimana evolusi institusinya menjadi MPR saat ini. Untuk lebih dalamnya memahami sejarah politik Indonesia, rekomendasikan kepada pembaca untuk membaca dokumen asli UUD 1945 dan catatan sejarah periode Demokrasi Terpimpin.
