DPR Usul Perppu Segera Setelah MK Batalkan HGU IKN

BahasBerita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Inisiatif ini diambil untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi dan menjaga kelangsungan tata kelola serta pembangunan IKN yang menjadi proyek strategis nasional. DPR menegaskan perlunya landasan hukum kuat agar pembangunan ibu kota baru dapat berjalan tanpa hambatan hukum berarti.

Pembatalan HGU oleh MK terjadi setelah Mahkamah menyatakan bahwa regulasi yang selama ini menjadi dasar pemberian izin tersebut tidak sesuai konstitusi. Putusan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum atas pengelolaan lahan IKN di kawasan Kota Nusantara. Dalam pernyataannya, DPR menilai bahwa tanpa mekanisme pengganti cepat seperti Perppu, proses pembangunan infrastruktur dan tata kelola lahan ibu kota baru berisiko terhenti. Oleh karenanya, DPR mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagai instrumen hukum sementara, sembari pemerintah menyusun regulasi baru yang lebih sesuai dengan putusan MK dan regulasi tata ruang nasional.

Pembatalan HGU yang menjadi landasan hukum pengelolaan lahan IKN memberi dampak signifikan pada proyek ibu kota Nusantara, yang secara resmi dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. HGU selama ini menjadi syarat utama bagi pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan wilayah tersebut secara legal. Dengan adanya pembatalan, maka pengoperasian, konsesi, serta pelaksanaan pembangunan berpotensi menghadapi persoalan hukum yang bisa menghambat progres pembangunan. Oleh sebab itu, DPR menilai pengeluaran Perppu akan memberikan kelanjutan legalitas sementara yang diperlukan agar pembangunan IKN tetap on track hingga aturan permanen disahkan.

Seorang anggota Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri menyatakan, “Perppu diharapkan dapat menjaga kepastian hukum dan mempercepat pembangunan IKN. Ini langkah strategis agar tidak ada kekosongan regulasi yang membuat proyek IKN berhenti atau terganggu. Meski detail isi Perppu dan jadwal penerbitannya masih menunggu keputusan Presiden, kami berharap koordinasi yang cepat dan terarah.” Hingga saat ini, pihak Istana Negara belum memberikan pernyataan resmi terkait respon terhadap usulan Perppu tersebut. Namun, pernyataan DPR ini memperlihatkan sinyal kuat bahwa legislatif ingin memastikan kelangsungan pembangunan IKN tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

Pembentukan Perppu sebagai instrumen hukum darurat menimbulkan implikasi pada dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, karena Perppu merupakan kebijakan yang bersifat sementara dan butuh persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang. Dengan demikian, penerbitan Perppu akan membuka ruang diskusi politik dan pengawasan publik yang ketat terhadap isi dan implementasinya. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam mengatasi masalah hukum pada tata kelola lahan IKN demi keberlanjutan pembangunan ibu kota Nusantara.

Berikut tabel perbandingan status hukum dan implikasi sebelum dan setelah putusan MK atas HGU IKN:

Dengan pemahaman di atas, langkah penerbitan Perppu menjadi sangat krusial dalam menjaga kesinambungan tata ruang ibu kota baru serta pengelolaan aset pemerintah. Pakar hukum tata negara mengingatkan bahwa Perppu harus dirancang dengan cermat agar dapat menjawab isu urgent tanpa mengabaikan prinsip konstitusionalitas dan tata ruang nasional yang berlaku. Sejumlah pengamat politik menilai usulan DPR ini sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menanggulangi persoalan hukum yang muncul akibat perubahan regulasi.

Berbagai pihak kini menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai sikap Presiden dan respon resmi pemerintah terhadap usulan Perppu ini. Jika disetujui dan diterbitkan, Perppu nantinya akan menjadi payung hukum sementara yang memungkinkan pembangunan dan pengelolaan IKN terus berlanjut, menghindari terjadinya stagnasi atau ketidakpastian yang dapat menghambat proyek ibu kota Nusantara. Namun demikian, masyarakat dan pengamat tetap mengharapkan transparansi dan pengawasan terhadap substansi Perppu agar tidak memunculkan potensi permasalahan baru dalam tata kelola IKN.

Secara keseluruhan, dinamika terkait pembatalan HGU IKN oleh MK dan usulan Perppu dari DPR menggambarkan tantangan regulasi dan politik yang harus dihadapi dalam membangun ibu kota negara baru. Keputusan dan langkah hukum tersebut memiliki implikasi jangka menengah hingga panjang dalam mengamankan kepastian hukum dan keberlanjutan proyek strategis nasional. Proses ini juga menjadi cermin penting tentang bagaimana harmonisasi antara lembaga negara dan regulasi dapat dipertahankan demi kelancaran pembangunan dan tata kelola pemerintahan di masa depan.