26,9 Juta Rumah Tak Layak Huni di Indonesia: Penyebab & Solusi

BahasBerita.com – Menurut Maruarar, perwakilan dari Kementerian Perumahan Rakyat, sekitar 26,9 juta rumah di Indonesia dinyatakan tidak layak huni. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor utama seperti fondasi rumah yang rapuh, penggunaan material bangunan berkualitas rendah, dan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan bangunan. Data ini menegaskan urgensi perbaikan perumahan di Indonesia demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan kecelakaan yang mengancam penghuni. Pemerintah telah menetapkan langkah strategis melalui berbagai program renovasi rumah tidak layak huni yang sedang berjalan tahun ini.

Faktor utama yang menyebabkan puluhan juta rumah di Indonesia tergolong tidak layak huni berpusat pada aspek teknis maupun sosial. Maruarar mengungkapkan bahwa banyak rumah memiliki fondasi yang tidak kuat sehingga rentan roboh terutama saat menghadapi gempa atau bencana alam lain, sementara material bangunan yang digunakan sering kali tidak memenuhi standar kualitas sehingga berdampak pada ketahanan struktur. “Permasalahan lain yang tidak kalah signifikan adalah ketidaksesuaian dengan regulasi keselamatan bangunan yang membuat banyak hunian tidak aman untuk dihuni,” ujarnya. Hal ini diperparah dengan kondisi pemukiman padat dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah serta minimnya akses ke material bangunan berkualitas.

Dampak sosial dan kesehatan dari kondisi perumahan yang tidak layak ini sangat serius dan luas. Penghuni rumah dengan kondisi tersebut berisiko menghadapi kecelakaan struktural yang dapat mengancam nyawa, termasuk amblasnya bangunan akibat fondasi lemah. Selain itu, lingkungan rumah yang tidak layak juga memberikan potensi gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan akibat udara lembap dan buruk, serta masalah sanitasi yang memicu penyebaran penyakit menular. Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada pemukiman memberi penjelasan tambahan bahwa rumah kumuh cenderung berada pada lokasi rawan bencana dan minim infrastruktur, memperparah risiko bagi penghuni yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi rendah.

Sebagai respons atas kondisi kritis tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat meluncurkan beberapa program perbaikan dan renovasi rumah tidak layak huni. Salah satu inisiatif utama adalah program bantuan stimulus renovasi rumah yang menargetkan keluarga prasejahtera serta penyediaan akses material bangunan yang lebih terjangkau. Hingga saat ini, progress renovasi telah mencapai ribuan unit rumah yang tersebar di berbagai daerah prioritas, dengan tujuan menyentuh puluhan ribu rumah dalam tahun ini. Maruarar menekankan, “Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mempercepat proses rehabilitasi rumah sehingga standar keselamatan dapat terpenuhi.” Langkah lain yang tengah digalakkan adalah peningkatan regulasi pembangunan agar mencegah terulangnya pembangunan rumah berisiko di masa depan.

Melihat tren dari beberapa tahun terakhir, kondisi perumahan tidak layak huni di Indonesia memang masih menjadi tantangan besar bagi kebijakan nasional. dibandingkan laporan tahunan sebelumnya, jumlah rumah yang masuk kategori tidak layak memang menunjukkan penurunan tipis namun secara absolut masih di angka puluhan juta. Faktor pemukiman padat, kemiskinan, dan terbatasnya ketersediaan material berkualitas tetap menjadi penghambat utama. BMKG juga berperan memberikan data risiko bencana yang memperingatkan sektor perumahan terkait potensi kerusakan akibat gempa atau banjir, sehingga kebutuhan rumah tahan bencana menjadi semakin mendesak. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas permasalahan di lapangan yang memerlukan pendekatan multisektoral terintegrasi.

Tabel di atas menggambarkan kondisi perumahan tidak layak huni secara rinci, tantangan yang dihadapi, serta respons pemerintah dalam penanganannya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hunian warga Indonesia.

Jika permasalahan rumah tidak layak tidak segera ditangani, implikasinya sangat serius baik dalam jangka pendek maupun panjang. Secara sosial, semakin melonjaknya jumlah warga yang tinggal di rumah berisiko dapat memperparah kemiskinan dan menimbulkan ketidakstabilan sosial lokal. Dari sisi kesehatan, risiko terpajan lingkungan buruk dan kecelakaan akan terus meningkat, membebani fasilitas pelayanan kesehatan. Secara ekonomi, kondisi ini menghambat produktivitas masyarakat dan meningkatkan biaya sosial negara. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat kebijakan dan memperluas program perbaikan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta mendorong peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kualitas hunian juga menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Penyelesaian masalah rumah tidak layak huni membutuhkan pendekatan lintas sektor yang sinergis antara pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Selain fokus pada rehabilitasi fisik, pemerintah perlu mengadopsi inovasi pengunaan material ramah lingkungan dan tahan bencana untuk membangun perumahan yang aman dan berkelanjutan. Ke depan, regulasi konstruksi juga harus diperketat untuk memastikan seluruh rumah baru memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan demi menjaga kualitas hidup rakyat Indonesia. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Indonesia yang layak huni dan sejahtera.