Presiden Prabowo Perintahkan Skema Atasi Utang Proyek Whoosh

BahasBerita.com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menterinya untuk segera mencari skema terbaik dalam menangani masalah utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dikenal dengan proyek Whoosh. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi konkret atas pembiayaan proyek yang kini menghadapi beban utang membengkak hingga mencapai sekitar 7,27 miliar USD. Pemerintah sedang mengupayakan negosiasi ulang pinjaman dengan China Development Bank dan memastikan penyelesaian utang tidak menggunakan APBN secara langsung, sekaligus mengantisipasi hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang tengah berjalan.

Saat rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta menteri-menteri terkait menyusun berbagai skenario penyelesaian utang, termasuk negosiasi ulang terhadap pinjaman dari China Development Bank. Hal ini meliputi pembahasan ulang masa tenor, tingkat bunga, dan denominasi mata uang pinjaman yang saat ini membebani proyek. Prasetyo menekankan pentingnya mengupayakan restrukturisasi utang dengan mempertimbangkan keberlangsungan proyek tanpa membebani APBN secara langsung. “Perintah Presiden sangat jelas, utang harus ditata ulang agar proyek bisa berjalan berkelanjutan dan tidak membahayakan fiskal negara,” ujarnya kepada media nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lebih rinci bahwa skema pembiayaan tidak melibatkan alokasi dana langsung dari APBN, melainkan menempatkan tanggung jawab pengelolaan utang kepada superholding BUMN Danantara Indonesia yang menaungi perusahaan-perusahaan pelaksana proyek. “Superholding Danantara diberi mandat melakukan restrukturisasi dan negosiasi ulang pinjaman dengan China Development Bank. Kami terus berupaya mencari mekanisme terbaik agar utang bisa lebih manageable,” tegas Purbaya. Menurutnya, skema ini diharapkan mampu menekan bunga pinjaman dan memperpanjang tenor sehingga cash flow proyek bisa lebih stabil dalam jangka menengah hingga panjang.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan telah memasuki tahap penyelidikan dugaan korupsi yang terkait dengan proyek Whoosh sejak awal tahun ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyelidikan difokuskan untuk mencari bukti tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi dalam proses lelang, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan proyek. “Kami memastikan proses berjalan transparan dan akurat, agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” ujar Budi. Isu mark up anggaran proyek dan dugaan kolusi turut menjadi sorotan utama KPK, seiring dengan semakin besarnya nilai utang yang harus ditangani pemerintah.

Secara keseluruhan, total utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mencapai sekitar 7,27 miliar USD atau setara dengan kurang lebih Rp120 triliun dengan kurs Rp16.500 per dollar. Sekitar 75 persen dari total pinjaman berasal dari China Development Bank dengan bunga rendah, namun tenor pendanaan yang pendek membuat pembayaran cicilan menjadi cukup berat dan menimbulkan risiko fiskal. Meskipun demikian, proyek ini dinilai sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas di wilayah Jabodetabek dan Bandung, sekaligus memperkuat sektor transportasi dan ekonomi regional.

Namun, pembengkakan utang yang belum tertangani dengan baik dianggap sebagai potensi “bom waktu” yang harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Pengamat ekonomi menyebut bahwa restrukturisasi pinjaman dan pengelolaan superholding BUMN menjadi kunci utama dalam menjaga proyek agar tetap berjalan sesuai target tanpa beban tambahan pada APBN. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai bahwa penanganan utang Whoosh menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam mengelola pembiayaan infrastruktur besar serta risiko korupsi yang menghambat percepatan proyek. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dukungan untuk percepatan negosiasi dan penyusunan skema pembiayaan yang lebih fleksibel.

Pemerintah melalui Istana Kepresidenan memastikan akan meneruskan dialog intensif dengan pihak China Development Bank untuk restrukturisasi pinjaman serta mengoptimalkan peran superholding Danantara Indonesia dalam pengelolaan utang. Selain itu, jadwal rapat-rapat kabinet khusus telah ditetapkan untuk mengevaluasi hasil negosiasi dan memfinalisasi opsi kebijakan yang tepat. Di sisi lain, masyarakat diminta mengawasi proses investigasi KPK agar transparansi proyek tetap terjaga dan potensi penyimpangan dapat diungkap secara jelas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan sinergi pemerintah dengan aparat hukum serta pemangku kepentingan agar pembiayaan proyek Whoosh dapat segera kembali pada jalurnya.

Upaya pemerintah ini menandai langkah serius dalam mengelola pembiayaan infrastruktur strategis sekaligus mencegah risiko fiskal yang lebih besar ke depan. Pengawasan ketat dan keterlibatan lembaga antirasuah menjadikan proses penyelesaian utang proyek Whoosh kian transparan dan kredibel. Namun, keberhasilan skema penyelesaian utang ini sangat bergantung pada hasil negosiasi yang tengah berjalan dan tindak lanjut rekomendasi penyelidikan KPK. Dengan demikian, publik dan pemangku kepentingan diajak untuk terus memonitor perkembangan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi sesuai tujuan tanpa menimbulkan beban biaya yang berlebihan untuk negara dan masyarakat.