Koalisi Sipil Desak Akhiri Multifungsi dan Impunitas TNI 2025

BahasBerita.com – Koalisi Sipil mengeluarkan desakan tegas menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) tahun ini untuk mengakhiri praktik multifungsi dan impunitas dalam tubuh TNI. Mereka menargetkan perubahan struktural signifikan yang harus terealisasi pada Oktober 2025 guna menekan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang selama ini terjadi di lingkungan militer. Tuntutan ini mencerminkan tekanan kuat dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM yang menuntut reformasi mendasar demi memperkuat supremasi sipil dan demokrasi di sektor pertahanan.

Multifungsi TNI merupakan warisan sejarah yang memberikan peran ganda militer tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga politik dan keamanan domestik. Praktik ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM serius, termasuk penindasan kelompok masyarakat sipil dan pelanggaran kebebasan berpendapat. Selain itu, impunitas militer—kondisi di mana aparat TNI sulit dipertanggungjawabkan secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan—menjadi penghalang utama reformasi militer dan demokratisasi sektor pertahanan Indonesia. Situasi ini juga membuka celah bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Koalisi Sipil yang terdiri dari berbagai aktivis HAM, kelompok masyarakat sipil, dan pengamat politik menyampaikan tuntutan utama agar pemerintah segera mengakhiri peran multifungsi TNI dan menghapus impunitas yang selama ini dinilai melemahkan kontrol sipil terhadap militer. Mereka menuntut pemerintah merumuskan kebijakan tegas yang menjamin bahwa TNI hanya fokus pada fungsi pertahanan negara, tanpa intervensi dalam ranah politik dan keamanan dalam negeri. Target waktu yang disampaikan adalah Oktober 2025, bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI, sebagai simbol perubahan struktural yang harus diwujudkan.

Aktivis HAM dari Koalisi Sipil, Sari Dewi, menyatakan, “Pengakhiran multifungsi dan impunitas TNI bukan hanya soal pembaruan institusi militer, tetapi juga langkah esensial untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan menghormati HAM di Indonesia. Jika tidak ada perubahan nyata, pelanggaran HAM dan korupsi akan terus berulang tanpa ada keadilan.” Pernyataan ini menegaskan pengalaman panjang kelompok masyarakat sipil yang sering kali menjadi korban pelanggaran dan merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Desakan tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi HAM dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawal reformasi pertahanan. Mereka menilai bahwa pengakhiran multifungsi akan mengurangi potensi militer untuk mengambil alih kekuasaan sipil dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap institusi militer. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan militer dan pihak yang berkepentingan mempertahankan status quo menunjukkan resistensi. Mereka berargumentasi bahwa multifungsi TNI masih diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan menangani ancaman keamanan internal yang kompleks.

Dampak dari pengakhiran multifungsi dan impunitas TNI diperkirakan sangat signifikan terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menegakkan supremasi sipil atas militer, diharapkan ruang demokrasi dapat semakin terbuka dan pelanggaran HAM yang selama ini luput dari pengusutan bisa diusut secara hukum. Reformasi ini juga membuka peluang untuk perbaikan tata kelola militer yang transparan dan akuntabel, sekaligus mengurangi praktik korupsi yang selama ini melekat di tubuh TNI.

Dalam menanggapi desakan Koalisi Sipil, perwakilan Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pemerintah memahami pentingnya reformasi militer dan penguatan kontrol sipil. Namun, mereka menekankan bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap dan melalui mekanisme hukum yang ada. Jenderal TNI (Purn) Agus Santoso, mantan pejabat militer, menyampaikan, “Reformasi struktural TNI memang diperlukan, tetapi harus mempertimbangkan dinamika keamanan nasional dan kesiapan institusi. Pengakhiran multifungsi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa penguatan sistem pengawasan yang efektif.” Pernyataan ini menggambarkan kompleksitas reformasi yang membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan demokrasi.

Koalisi Sipil menegaskan bahwa pengawasan publik harus diperkuat untuk memastikan komitmen pemerintah tidak hanya sebatas retorika. Mereka menyerukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses reformasi dan mendesak legislatif untuk segera mengesahkan regulasi yang mengakhiri multifungsi dan menghapus impunitas militer. Keterlibatan lembaga internasional dan pengamat HAM juga dianggap penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Tekanan terhadap reformasi TNI semakin meningkat menjelang HUT TNI tahun ini, menandai momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmen terhadap perubahan mendasar. Pengakhiran multifungsi dan impunitas militer bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian krusial dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan melindungi hak asasi manusia. Pengawasan publik yang ketat serta dukungan legislatif dan eksekutif menjadi kunci sukses reformasi ini. Jika langkah-langkah tersebut terwujud, Indonesia dapat mengukir sejarah baru dalam mengelola kekuatan militer secara profesional dan demokratis, sekaligus memastikan keadilan bagi seluruh warga negara.