Evakuasi 120 Ribu Warga Akibat Konflik Thailand-Kamboja 2025

BahasBerita.com – Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja di zona perbatasan telah memicu evakuasi besar-besaran yang melibatkan sekitar 120 ribu warga sipil. Konflik ini muncul akibat eskalasi serangkaian pertempuran antara militer kedua negara dan kelompok bersenjata lokal yang mengganggu keamanan regional Asia Tenggara. Situasi mendesak ini menyebabkan krisis kemanusiaan dengan kebutuhan bantuan mendesak dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional dan lokal.

Konflik yang terjadi di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja berlangsung secara sporadis namun intens, dengan serangkaian serangan militer yang mengakibatkan banyak warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Sumber dari militer Thailand menyebutkan bahwa operasi militer difokuskan pada pembendungan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut, sementara militer Kamboja juga melakukan langkah-langkah serupa untuk mempertahankan kendali wilayah. Lokasi utama bentrokan berada di sepanjang garis perbatasan di wilayah timur Thailand menuju barat Kamboja, yang dikenal sebagai zona sengketa sejak masa lalu.

Proses evakuasi massal yang sedang berlangsung melibatkan koordinasi intensif antara kedua pemerintah serta sejumlah lembaga kemanusiaan. Data dari Palang Merah Internasional dan beberapa NGO lokal mengindikasikan bahwa akses pengungsi ke kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan perlindungan keamanan menjadi tantangan utama. Petugas lapangan melaporkan kondisi para pengungsi yang lemah dan rentan terhadap penyakit mengingat pengungsian yang mendadak dan kapasitas penampungan yang terbatas. “Kami fokus menyediakan bantuan medis darurat dan logistik pangan, namun tantangan akses ke zona konflik menghambat operasi kemanusiaan,” ujar kepala misi Palang Merah di wilayah tersebut.

Latar belakang konflik berkutat pada sengketa wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun, di mana demarkasi perbatasan belum sepenuhnya disepakati. Ketegangan terakhir kali meningkat menyusul meningkatnya aktivitas politik dalam negeri yang memperkuat posisi militer di kedua sisi. Pengamat hubungan internasional menyebutkan bahwa situasi politik domestik di Thailand dan Kamboja berkontribusi pada eskalasi militer sebagai strategi politik yang memperkuat legitimasi pemerintah lokal. Selain itu, kehadiran kelompok bersenjata bersenjata yang terkait konflik internal di kawasan semakin memperumit upaya stabilisasi wilayah perbatasan itu.

Kedua pemerintah sudah merespons eskalasi ini dengan mengintensifkan dialog diplomatik. Sementara itu, ASEAN sebagai organisasi regional menunjukkan dukungan melalui pernyataan resmi dan dorongan agar kedua pihak menahan diri serta mempercepat proses negosiasi. Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan, “Kami bekerja sama dengan Kamboja untuk meredakan ketegangan dan memastikan evakuasi pengungsi berjalan lancar tanpa mengorbankan keamanan wilayah.” Di sisi lain, perwakilan militer Kamboja menyebut bahwa operasi mereka bertujuan menjaga kedaulatan negara sambil mengusahakan perlindungan warga sipil yang terkena dampak.

Respon organisasi kemanusiaan juga sangat signifikan. UNHCR dan lembaga PBB lainnya telah meningkatkan pengiriman bantuan dan merumuskan strategi tanggap darurat. Keberadaan lembaga-lembaga ini penting untuk mendukung pemerintah lokal, menyediakan perlindungan hukum bagi pengungsi, dan mengelola krisis kesehatan yang mungkin muncul akibat kondisi pengungsian. Salah satu relawan kemanusiaan di lapangan mengatakan, “Sidang koordinasi terus dilakukan untuk memastikan suplai kebutuhan dasar sampai ke tangan pengungsi yang tersebar di lokasi penampungan sementara.”

Situasi ini berpotensi memperburuk stabilitas keamanan di Asia Tenggara yang selama ini berupaya memelihara perdamaian dan kerja sama. Gelombang pengungsi yang terus bertambah bisa memberikan tekanan besar pada negara-negara tetangga serta sistem penanganan krisis kemanusiaan regional. Para ahli hubungan internasional mengingatkan perlunya solusi jangka panjang berupa penyelesaian diplomatik dan penguatan mekanisme keamanan bersama di wilayah perbatasan.

Pengamat politik juga menyoroti peran strategis ASEAN dalam mediasi konflik ini sebagai kunci meredam eskalasi. Stimulus ASEAN untuk mempercepat proses diplomasi dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dinilai krusial agar krisis tidak meluas sampai menimbulkan dampak negatif pada stabilitas politik dan ekonomi kawasan. “Tanpa dukungan yang terintegrasi, konflik perbatasan ini berisiko menjadi konflik berkepanjangan dengan konsekuensi yang jauh lebih besar,” tegas analis kebijakan regional.

Dengan kondisi yang masih dinamis dan ketegangan yang belum mereda, perhatian komunitas internasional tetap difokuskan pada perkembangan di lapangan maupun langkah preventif agar krisis kemanusiaan dapat diminimalisir. Rencana peningkatan misi damai serta penguatan jalur evakuasi diperkirakan akan menjadi prioritas selama beberapa bulan ke depan. Monitoring oleh organisasi internasional dan keterlibatan aktif pemerintah kedua negara menjadi indikator utama untuk menentukan arah ke depan dari konflik ini.

Secara keseluruhan, konflik yang memicu evakuasi massal di perbatasan Thailand-Kamboja ini menyoroti kompleksitas kondisi geopolitik dan tantangan keamanan di Asia Tenggara. Penanganan efektif atas dampak kemanusiaan, penegakan kedaulatan tanpa meningkatkan ketegangan, serta kolaborasi regional menjadi kunci utama untuk menghindari krisis yang lebih luas dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah konflik. Bantuan internasional yang terkoordinasi dan peran aktif ASEAN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian damai dan mengembalikan stabilitas di perbatasan kedua negara.