Kemenhub Ambil Alih Lahan Pelabuhan Palembang Baru 60 Hektare

BahasBerita.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengambil alih hak pengelolaan lahan seluas hampir 60 hektare untuk proyek Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatera Selatan. Penyerahan hak pengelolaan lahan (HPL) ini berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Herman Deru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat konektivitas maritim, memperbaiki distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini terhambat oleh keterbatasan Pelabuhan Boom Baru.

Pelabuhan Palembang Baru yang berada di lokasi Tanjung Carat direncanakan menjadi pusat distribusi barang utama di wilayah Sumatera Selatan. Proyek ini memiliki skala luas dengan total lahan yang dikelola mencapai sekitar 59,95 hektare. Pemerintah Provinsi Sumsel lebih dulu memperoleh sertifikat Hak Pengelolaan Lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) tersebut sebelum secara resmi menyerahkan kelolaannya kepada Kemenhub. Penandatanganan HPL tersebut dilakukan secara formal pada akhir Oktober 2025, menandai babak baru dalam pengembangan infrastruktur maritim di Sumsel.

Kondisi Pelabuhan Boom Baru yang berada di pusat kota Palembang telah mengalami berbagai keterbatasan yang memengaruhi kapasitas dan efisiensi operasionalnya. Salah satu kendala utamanya adalah pendangkalan yang menyebabkan kapal-kapal dengan draft besar sulit bersandar, sehingga menghambat pengoperasian secara maksimal. Selain itu, ruang pengembangan yang terbatas menjadikan Pelabuhan Boom Baru tidak mampu memenuhi tuntutan arus logistik yang terus meningkat di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Dalam konteks itulah Pelabuhan Palembang Baru dikembangkan sebagai pengganti sekaligus upgrade besar dari fasilitas pelabuhan lama. Desain pelabuhan baru menyesuaikan standar pelabuhan modern dengan kedalaman dermaga yang lebih memadai untuk menampung kapal-kapal kargo besar. Proyek ini disokong oleh skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dipandang sebagai model efisien dan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, “Pengambilalihan hak pengelolaan lahan Pelabuhan Palembang Baru oleh Kemenhub membuktikan komitmen pemerintah menjaga kelancaran arus logistik dan memperkuat konektivitas maritim di Sumatera Selatan. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi keterbatasan pelabuhan lama sekaligus menetapkan standar baru pengelolaan pelabuhan berkelas internasional.” Ia menambahkan bahwa pembangunan Pelabuhan Palembang Baru akan membuka peluang distribusi barang lebih cepat dan efisien, sekaligus menambah daya saing ekonomi Sumsel dalam konteks nasional dan regional.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengapresiasi pengambilalihan ini sebagai tonggak kemajuan daerah, “Kita mendukung penuh percepatan proyek Pelabuhan Palembang Baru. Proyek ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.” Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan Kemenhub agar seluruh proses administrasi dan pembangunan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.

Setelah rampungnya proses administrasi dan pengurusan dokumen lahan, target pembangunan fisik Pelabuhan Palembang Baru segera dimulai. Proses groundbreaking diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut dari penyerahan hak pengelolaan lahan. Sementara itu, Pelabuhan Boom Baru yang lama tidak akan ditinggalkan begitu saja, melainkan akan difungsikan ulang sebagai pelabuhan penumpang, mengoptimalkan perannya di sektor yang berbeda dari logistik barang. Selain itu, Kemenhub juga menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di Sumatera Selatan untuk semakin memperkuat jaringan distribusi maritim di wilayah tersebut.

Pengambilalihan hak pengelolaan ini membawa dampak strategis yang signifikan untuk Sumatera Selatan dan Indonesia secara umum. Dengan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru yang modern dan berstandar internasional, diharapkan akan memperkuat jaringan logistik nasional dan regional, memperlancar arus barang dan distribusi logistik, serta membuka peluang-peluang ekonomi baru yang berbasis konektivitas maritim yang handal. Penguatan infrastruktur pelabuhan juga mendukung upaya mempertahankan kedaulatan maritim sekaligus mengembangkan wilayah pesisir dan ekonomi berbasis laut di Sumsel.

Berikut ini tabel ringkasan pengambilalihan dan pengembangan Pelabuhan Palembang Baru:

Dengan demikian, pengambilalihan pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru berpotensi menjadi titik balik penguatan jaringan logistik dan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Proyek strategis nasional ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan pelabuhan lama, tetapi juga menjawab kebutuhan akan infrastruktur maritim yang modern, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional maupun nasional. Realisasi proyek ini juga akan mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan partisipasi Badan Usaha dalam memberikan solusi inovatif bagi pengembangan sistem logistik laut di Indonesia.